Lima anggota Partai Republik yang bersaing untuk merebut nominasi presiden Amerika Serikat (AS) dari mantan presiden Donald Trump dalam partai mereka, berdebat pada Rabu (8/11) malam dalam acara debat yang sarat akan kebijakan luar negeri.
Mereka menyetujui dukungan Presiden Joe Biden terhadap Israel. Mereka juga memperdebatkan cara melawan China dan cara mengelola hubungan dengan Iran.
Mereka juga mengambil tindakan yang jauh lebih keras dibandingkan pemerintahan Biden dalam menangani arus migran yang ingin memasuki AS melalui perbatasan dengan Meksiko.
Namun, mengenai Ukraina, para kandidat berbeda satu sama lain dan dengan Gedung Putih, di mana pengusaha bioteknologi Vivek Ramaswamy mengatakan dia “sama sekali tidak terbujuk” oleh permohonan dukungan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy. Dia bahkan sampai menyebut kepala negara keturunan Yahudi itu sebagai seorang Nazi, dan “komedian bercelana kargo.”
Para peserta debat termasuk Gubernur Florida Ron DeSantis, mantan duta besar AS untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nikki Haley, Senator South Carolina Tim Scott dan mantan Gubernur New Jersey Chris Christie.
Israel diimbau ‘selesaikan urusan’ dengan Hamas
Para kandidat sebagian besar menyuarakan pendapat yang sama mengenai Hamas.
DeSantis mengatakan ia akan mendesak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk “menyelesaikan tugasnya” dalam upayanya memberantas kelompok yang ditetapkan oleh AS sebagai teroris tersebut setelah serangan pada 7 Oktober yang menewaskan lebih dari 1.400 orang.
Haley, Ramaswamy dan Scott menggunakan bahasa yang sama kerasnya dalam mendukung serangan Israel. Christie juga sama kerasnya, dengan mengatakan Netanyahu “harus turun tangan dan memastikan bahwa Hamas tidak akan melakukan hal ini lagi.”
BACA JUGA: Delapan Kandidat Capres Partai Republik Siap Debat, Trump Putuskan Tak IkutDukungan terhadap Israel ini sejalan dengan dukungan Gedung Putih, meskipun Presiden Joe Biden berhati-hati dalam memoderasi pernyataannya mengenai tindakan Pasukan Pertahanan Israel, di mana para pejabat pemerintahan Biden berulang kali menekankan bahwa Israel, sebagai negara demokrasi, terikat pada undang-undang yang mengatur peperangan.
Pada Kamis (9/11), Biden menegaskan kembali dukungannya untuk Israel. Dia mengatakan kepada para wartawan bahwa “tidak ada kemungkinan” untuk gencatan senjata tanpa batas waktu, meskipun pemerintahannya menyambut baik pengumuman Israel bahwa akan ada jeda kemanusiaan selama empat jam setiap hari. [lt/ft]