Bachelet: Taliban Afghanistan Lucuti Hak-hak Perempuan

Komisaris Tinggi HAM PBB Michelle Bachelet mengatakan kepada Dewan PBB bahwa warga Afghanistan mengalami beberapa masa paling suram dalam satu generasi. Sejak otoritas Taliban mengambil alih kendali Agustus lalu, katanya, negara itu telah terjerumus ke dalam krisis ekonomi, sosial, kemanusiaan, dan hak asasi manusia yang mendalam.

Ia menunjuk pada pengikisan dramatis dari hak-hak dan kebebasan perempuan sejak Taliban mengambil alih kekuasaan. Bachelet menambahkan, SMA untuk anak perempuan dilarang, sehingga merampas hak belajar bagi lebih dari satu juta warga untuk memperoleh pendidikan dan masa depan yang lebih baik.

Ia mengatakan, perempuan dipaksa mengenakan jilbab di semua tempat umum, dilarang bekerja, dan tidak dapat berperan-serta dalam kehidupan publik dan politik. Kebebasan bergerak perempuan sangat dibatasi, jelasnya.

“Baiklah saya perjelas: apa yang kita saksikan kini di Afghanistan adalah penindasan sistematis yang dilembagakan terhadap perempuan. Wanita Afghanistan dengan cepat menghadapi skenario terburuk yang ditakuti banyak orang. Sementara Afghanistan telah meratifikasi sejumlah perjanjian internasional, namun penguasa de facto tetap tidak memenuhi kewajiban internasional tersebut, baik dalam kebijakan maupun praktik untuk menghormati dan melindungi hak-hak perempuan dan anak perempuan,” kata Bachelet.

Setelah pengambilalihan Taliban atas Afghanistan, konflik di negara itu sangat menurun dan keamanan meningkat. Namun dampak positif ini memudar. Bachelet mengatakan, serangan terhadap kelompok pembangkang dan etnis serta agama minoritas meningkat. Ia menambahkan warga sipil dibunuh dan dicederai di sekolah, di tempat ibadah, pasar, dan transportasi umum. Pelanggaran HAM meningkat, jelasnya.

“Ada tuduhan serius, yang memerlukan penjelasan bahwa warga sipil dihadapkan pada pelanggaran hukum HAM dan hukum kemanusaiaan internasional, termasuk penangkapan sewenang-wenang, pembunuhan di luar proses hukum dan penyiksaan,” tambahnya.

Taliban tidak dapat menanggapi tuduhan Bachelet karena PBB tidak mengakui kekuasaannya. Namun Duta besar pemerintah Afghanistan sebelumnya untuk PBB di Jenewa, Nasir Ahmad Andisha diizinkan untuk berbicara dan menguatkan informasi yang terkandung dalam laporan Bachelet.

Sementara itu, ia meminta dunia luar untuk tidak meninggalkan warga Afghanistan, ia mengatakan jutaan orang menderita kelaparan parah, kurangnya layanan dasar kesehatan, kekurangan gizi, dan terserang penyakit. [ps/jm]