Badan Muslim Dunia Akan Bahas Kekerasan di Burma

Anggota kelompok etnis Rohingya yang mengungsi ke Medan, Sumatera Utara, berdemonstrasi menuntut bantuan dari lembaga pengungsi PBB UNHCR. (AP/Binsar Bakkara)

Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) akan membahas kekerasan terhadap kelompok Muslim di Burma.

Ketua Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menyatakan bahwa para menteri dari negara-negara anggota akan bertemu pada 14 April di Arab Saudi untuk membahas kekerasan mematikan terhadap kelompok Muslim di Burma atau disebut Rohingya.

Dalam pernyataan tertulis yang diterbitkan Sabtu (30/3), Ekmeleddin Ihsanoglu mengatakan bahwa sebuah komite kontak dari menteri-menteri luar negeri OKI akan berkumpul di kota pelabuhan Laut Merah, Jeddah.

Media pemerintah di Burma melaporkan Sabtu bahwa jumlah korban tewas dari kekerasan komunal di bagian tengah negara tersebut dalam 10 hari terakhir telah meningkat menjadi 43, dengan lebih dari 1.300 rumah dan bangunan lainnya hancur.

Dalam pernyataan OKI, Ihsanoglu mengatakan organisasi tersebut “siap mengambil langkah-langkah dan aksi yang diperlukan untuk mengatasi hal ini.”

Ihsanoglu juga mendesak pemerintah Burma untuk “menghentikan aksi ekstremis dan kampanye kebencian kelompok Buddhis, serta pembersihan etnis yang telah diluncurkan terhadap Muslim di negara tersebut.”

Pada Jumat, Burma dengan keras menolak laporan dari pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk hak asasi manusia di Burma, Tomas Ojea Quintana, yang sehari sebelumnya mengatakan “menerima laporan-laporan keterlibatan negara dalam beberapa tindak kekerasan.”

Sejak kekerasan berbau agama meledak pada 20 Maret, pemerintah Burma telah memberlakukan undang-undang darurat dan jam malam di beberapa daerah.

Situasi ini merupakan konflik sektarian terburuk sejak kekerasan antara kelompok Buddha dan Muslim di negara bagian Rakhine tahun lalu menewaskan setidaknya 180 orang dan membuat lebih dari 110.000 orang mengungsi.

Kelompok Muslim di Burma, sebagian besar merupakan keturunan India, China dan Bangladesh, mencakup 4 persen dari jumlah penduduk sekitar 60 juta. (AFP)