Bandara Kaledonia Baru Tetap Tutup untuk Penerbangan Komersial

Bandara Magenta selama di distrik Magenta, Noumea, wilayah Pasifik Kaledonia Baru Prancis, 23 Mei 2024. (Ludovic MARIN / POOL / AFP)

Bandara internasional di ibu kota Kaledonia Baru, Noumea, akan tetap ditutup untuk penerbangan komersial hingga setidaknya pukul 9 pagi pada hari Selasa (28/5), kata Charles Roger, direktur badan yang mengoperasikan fasilitas tersebut, kepada kantor berita AFP.

Bandara itu ditutup sejak tanggal 15 Mei karena kerusuhan mematikan yang terjadi di wilayah Perancis di Pasifik itu.

Berita pada hari Jumat (24/5) ini muncul ketika Presiden Prancis Emmanuel Macron memperingatkan bahwa kepulauan tersebut tidak boleh menjadi “wilayah tanpa hukum” dalam wawancara televisi dengan media lokal.

Prancis telah mengirimkan sekitar 3.000 personel keamanan ke wilayah tersebut dalam upaya memulihkan ketertiban setelah lebih dari seminggu terjadi kerusuhan yang menewaskan sedikitnya enam orang.

Macron membenarkan tindakan tersebut sebagai hal yang diperlukan untuk “kembali ke ketenangan”, karena “ini bukan wilayah tanpa hukum.”

“Republik harus mendapatkan kembali otoritas dalam segala hal. Di Prancis, tidak semua orang membela diri,” tambahnya, mengacu pada kelompok lokal yang telah mengorganisir pertahanan lingkungan mereka sendiri di tengah kerusuhan.

BACA JUGA: Macron: Polisi Tambahan akan Bertugas di Kaledonia Baru Selama Diperlukan

“Ada tatanan republik, aparat keamananlah yang menjaminnya,” tambahnya.

Sejak Selasa, Selandia Baru dan Australia telah melakukan penerbangan evakuasi khusus untuk memulangkan ratusan wisatawan yang terdampar akibat kerusuhan, yang dipicu oleh penolakan terhadap reformasi pemilu yang kontroversial.

Penerbangan evakuasi Australia akan dilanjutkan pada hari Jumat, kata Menteri Luar Negeri Penny Wong melalui platform media sosial X pada Kamis malam.

Sejak 13 Mei, ratusan orang terluka akibat penjarahan, pembakaran dan bentrokan yang dipicu oleh rencana reformasi pemilu Prancis.

Prancis berencana memberikan hak pilih kepada ribuan warga non-pribumi yang merupakan penduduk jangka panjang, hal yang menurut masyarakat Kanak akan melemahkan pengaruh suara mereka sebagai penduduk asli. [lt/ab]