Bangladesh pada hari Kamis (5/10) menerima pengiriman uranium pertama untuk pembangkit listrik tenaga nuklirnya yang didukung Rusia, sebuah proyek yang bertujuan untuk memperkuat jaringan energinya yang kesulitan namun diperumit oleh sanksi terhadap Moskow.
Perdana Menteri Sheikh Hasina menjalin hubungan dengan Rusia dengan semangat baru setelah negara-negara Barat mengkritik catatan HAM yang dimiliki pemerintahannya.
Moskow mendanai pabrik senilai $12,65 miliar dengan pinjaman sebesar 90 persen dari biayanya, dengan harapan hal ini akan meringankan pemadaman listrik kronis yang melanda negara Asia Selatan tersebut.
“Hari ini adalah hari kebanggaan dan kegembiraan bagi rakyat Bangladesh,” kata Hasina saat konferensi video dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menandai serah terima tersebut.
Pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir di Rooppur, sebuah desa di tepi sungai Gangga, 175 kilometer dari sebelah barat ibu kota Dhaka, dimulai pada tahun 2017.
Reaktor pertama dari unit kembarnya yang berkapasitas 1.200 megawatt dijadwalkan mulai beroperasi tahun depan dan kedua reaktor tersebut akan sepenuhnya beroperasi pada tahun 2025, kata Menteri Teknologi Bangladesh Yeafesh Osman kepada wartawan saat tur ke fasilitas tersebut pada hari Rabu.
Sanksi Washington terhadap perusahaan-perusahaan penting Rusia sejak invasi tahun lalu ke Ukraina, termasuk badan tenaga nuklir negara Rosatom, menunda pekerjaan konstruksi itu karena Dhaka tidak mampu membayar kembali pinjaman dalam mata uang AS.
Pada bulan April, Bangladesh setuju untuk melakukan pembayaran lebih dari $300 juta dalam bentuk yuan China dalam upaya menghindari sanksi tersebut.
Namun para pejabat bank sentral mengatakan bahwa uang tersebut belum dibayarkan.
“Seluruh dunia menghadapi masalah pembayaran ini dan kami tidak terkecuali,” kata Osman. "Namun, kami berusaha menyelesaikan masalah ini."
Pemerintahan Hasina sangat ingin mendapatkan teman baru menjelang pemilihan umum yang dijadwalkan pada akhir Januari, namun pemerintah-pemerintah Barat dan kelompok-kelompok HAM memperingatkan bahwa pemerintah Hasina membungkam kritik dan membasmi perbedaan pendapat politik.
Washington menjatuhkan sanksi terhadap pasukan polisi elit Batalyon Aksi Cepat (RAB) Bangladesh pada tahun 2021 atas tuduhan keterlibatan mereka dalam pembunuhan terhadap sejumlah aktivis oposisi.
Ketidakmampuannya membayar tidak mempengaruhi upaya Bangladesh untuk menjalin hubungan yang lebih dekat dengan Moskow.
Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengunjungi Dhaka untuk pertama kalinya bulan lalu dan menggunakan kesempatan itu untuk mengkritik “tekanan yang diberikan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya terhadap Bangladesh”.
Pembangkit listrik Rooppur adalah proyek infrastruktur termahal yang dilakukan oleh Hasina, yang telah beroperasi sejak 2009, dan akan menjadi pembangkit listrik terbesar di negara tersebut setelah beroperasi penuh.
Bangladesh masih memiliki beberapa pembangkit listrik tenaga batu bara dan gas yang sedang dibangun, namun mereka sangat ingin mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.
Jaringan listrik di negara tersebut telah menunjukkan tanda-tanda tekanan yang meningkat, dengan lonjakan harga energi yang dipicu oleh perang di Ukraina yang memaksa pemerintah untuk menghentikan impor gas dan solar pada tahun lalu. [ab/uh]