Hujan deras baru-baru ini, di wilayah barat laut Korea Utara, menenggelamkan ribuan rumah dan lahan pertanian yang luas, dan membuat banyak penduduk kehilangan tempat tinggal dan tinggal di tenda-tenda darurat. Media pemerintah Korea Utara melaporkan hal tersebut pada Rabu (31/7).
Korea Utara sebelumnya mengatakan lebih dari 5.000 orang yang terdampar di Kota Sinuiju dan Uiju telah diselamatkan dengan angkutan udara dan upaya evakuasi lainnya, setelah hujan pada Sabtu (27/7) lalu menyebabkan sungai di wilayah perbatasan dengan China meluap.
Namun, tidak disebutkan kerusakan spesifik apa pun, atau apakah ada korban jiwa.
Korea Utara rentan terhadap banjir akibat hujan di tengah musim panas yang lebat, karena drainase yang buruk, penggundulan hutan, dan infrastruktur yang bobrok.
Kantor berita resmi Korean Central News Agency (KCNA) mengatakan pada Rabu, bahwa sekitar 4.100 rumah, 3.000 hektare ladang pertanian, dan banyak bangunan umum, jalan, dan rel kereta api di Sinuiju dan Uiju terendam banjir.
BACA JUGA: Jumlah Korban Tewas akibat Longsor di Perkebunan Teh India Naik Menjadi 108KCNA menyebutkan sekitar 150 orang di provinsi Jagang yang ada di dekat wilayah itu, juga terisolasi karena banjir dari sungai yang berbeda di sana, tetapi mereka semua dievakuasi ke tempat yang aman dengan helikopter militer.
KCNA tidak mengatakan apakah ada yang meninggal atau terluka di daerah yang dilanda banjir itu.
Dalam pertemuan darurat Politbiro yang dipimpin oleh pemimpin Kim Jong Un di Sinuiju, para pejabat memutuskan untuk membangun 4.400 rumah baru dan memperkuat tanggul di Sinuiju dan Uiju serta memulihkan fasilitas yang rusak di provinsi Jagang, kata laporan itu.
Kim memerintahkan langkah-langkah mendesak untuk memasok korban banjir dengan bahan-bahan yang telah disimpan untuk bantuan bencana, dan meminta anggota Politbiro untuk mengunjungi orang-orang yang tinggal di tenda-tenda untuk menghibur mereka dan mengamati kondisi kehidupan mereka, kata KCNA.
Kim juga meminta pihak berwenang untuk “menghukum dengan tegas” mereka yang dia anggap mengabaikan tanggung jawab untuk pencegahan bencana. KCNA tidak menyebutkan hukuman apa yang akan dijatuhkan, tetapi mengatakan anggota Politbiro kemudian menyetujui pengangkatan sekretaris Partai Pekerja baru di daerah-daerah yang dilanda banjir dan seorang menteri keamanan publik yang baru. [ns/uh]