Bank Indonesia Gelar Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP)

Pemanfaatan lahan tidur menjadi salah satu upaya yang ditempuh pemerintah provinsi Sulawesi Tengah untuk mendukung Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan. Dalam kebijakan itu, bupati dan wali kota mendorong setiap keluarga dapat menanam tanaman pangan strategis seperti cabai dan bawang merah di pekarangan rumah dan lahan yang tidak terpakai.

Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah, Senin (31/10) mengadakan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di Sulawesi Tengah. Deputi Gubernur Bank Indonesia, Dody Budi Waluyo mengatakan GNPIP mendorong adanya koordinasi antar daerah terhadap pemenuhan pasokan pangan dari daerah yang berlebihan ke daerah yang berkekurangan.

“GNPIP adalah bentuk bagaimana kita koordinasi semua langkah-langkah dari sisi suplai untuk memastikan bahwa permasalahan pasokan ini di handle (tangani) dengan baik. Bahwa Bank Indonesia baru saja menaikkan suku bunga karena kita juga melihat ada potensi baru inflasi kita akan naik karena permintaan kita meningkat,” kata Dody Budi Waluyo.

Diluncurkan pada Rabu 10 Agustus 2022 di Kota Malang, Jawa Timur, Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) bertujuan untuk menggaungkan langkah-langkah pengendalian sisi suplai secara lebih integratif, masif dan berdampak nasional dalam pengendalian harga komoditas pangan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Pasca pandemi COVID-19, pertumbuhan ekonomi di Indonesia melaju ke arah yang semakin baik, walaupun demikian tren ini berdampak pada sasaran inflasi yang terus melambung. Inflasi di dorong oleh kelompok volatile Foods yang mencapai 11,47 persen akibat kenaikan harga komoditas pangan global serta faktor cuaca yang menyebabkan penurunan produksi komoditas pangan.

GNPIP dilakukan melalui empat aksi nyata yaitu deklarasi bersama pelaksanaan operasi pasar secara serentak, perluasan kesepakatan kerja sama perdagangan antar daerah, gerakan urban farming dan program sosial Bank Indonesia.

“Data inflasi kita bulan lalu (September.red) adalah mendekati 6 persen, sekitar 5,9 persen. Survei kami yang terakhir menunjukkan bulan Oktober yang sebentar lagi akan tutup, inflasi kita hanya sedikit turun ke 5,8 persen, tetapi yang penting adalah inflasi pangan dari sekitar 11,9 persen, mungkin turun di bawah 10 persen,” ungkap Doddy. Ditambahkannya, penurunan inflasi pangan itu, berkat kerja sama semua pihak melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan.

Pemerintah Dorong Warga Tanam Cabai dan Bawang Merah

Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdy Mastura menyatakan ia telah mengintsruksikan bupati dan wali kota untuk mendorong setiap keluarga memanfaatkan lahan-lahan tidur dengan ditanami tanaman-tanaman yang rentan menjadi sumber inflasi seperti cabai dan bawang merah.

“Bahkan bila perlu arahkan masyarakat untuk memanfaatkan dana-dana KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang ada di perbankan untuk mengelola lahan non-produktif menjadi lahan produktif yang bisa ditanami komoditi pangan strategis,” jelasnya.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga akan mengembangkan kawasan perikanan nasional seluas 50 hektare di Kabupaten Banggai, dan kawasan pangan nasional (Food State) seluas 15 ribu hektare di seluruh wilayah Sulawesi Tengah.

“Agar target-target pengendalian inflasi dapat sukses dicapai maka langkah-langkah yang mengacu pada kerangka 4K mesti diperkuat antara lain dengan menjaga persediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif,” tambah Rudy.

Anggota Komisi XI DPR RI, Muhidin M Said mengungkapkan kenaikan inflasi di Sulawesi Tengah sangat terasa yang terlihat dari angka inflasi di bulan September yang mencapai 6,73 persen secara tahunan (year on year/yoy) atau lebih tinggi dari inflasi nasional 5,95 persen (yoy).

Bank Indonesia Gelar Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan

“Pada sektor pangan kenaikan harga sudah terlihat pada komoditas telur ayam ras dan ikan cakalang. Kedua komoditas ini merupakan kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di lapisan ekonomi atas hingga paling bawah,” kata Muhidin, anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sulawesi Tengah itu.

Muhidin berharap sinergi antara Pemerintah Daerah, Bank Indonesia dan para pemangku kepentingan di Sulawesi Tengah, diharapkan dapat mengelola tantangan inflasi sehingga tidak menurunkan daya beli masyarakat untuk mengakses kebutuhan pangan yang layak. [yl/em]