Situasi politik di Indonesia mulai memanas seiring dibukanya pendaftaran resmi calon presiden dan calon wakil presiden di Komisi Pemilihan Umum KPU mulai tanggal 18 Oktober ini. PDI-Perjuangan adalah salah satu partai yang ikut mengalami gejolak setelah muncul isu keretakan hubungan dengan Presiden Joko Widodo.
Jokowi disebut-sebut cenderung mendukung bakal calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto ketimbang Ganjar Pranowo yang diusung PDI-Perjuangan. Organiasasi relawan Pro-Jokowi (Projo) juga telah mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo.
Wali Kota Solo dan putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, Senin, 16 Oktober 2023. (VOA/Yudha Satriawan)
Bukan hanya itu, putra Jokowi, Kaesang Pangarep, resmi bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Baru-baru ini Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan gugatan terkait syarat batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden. Kini orang yang berusia kurang dari 40 tahun boleh ikut serta dalam pemilihan presiden dan wakil presiden asalkan pernah menjabat sebagai kepala daerah.
Hal tersebut membuka pintu untuk Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan putra pertama Jokowi, maju sebagai calon wakil presiden. Nama Gibran belakangan disebut akan dipinang sebagai cawapres untuk Prabowo Subianto.
Pecah kongsi antara PDI-Perjuangan dengan Jokowi langsung dibantah Ketua DPP PDI-Perjuangan Puan Maharani. “Enggak ada pecah kongsi, sama sekali. Semuanya baik-baik saja,” tegas Puan menjawab pernyataan VOA di depan kantor PDI-Perjuangan di Jl. Diponegoro, Jakarta Pusat, sesaat sebelum pengumuman pendamping Ganjar Pranowo.
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Puan Maharani menghadiri pembukaan pendaftaran capres-cawapres untuk Pemilu 2024 di Jakarta, 18 Oktober 2023. (BAY ISMOYO / AFP)
Puan menyatakan PDI-Perjuangan tetap menghormati dan menghargai semua sikap politik dari sejumlah tokoh.
Menurut Puan, ketidakhadiran Jokowi pada pendeklarasian Mahfud MD sebagai calon presiden dari Ganjar Pranowo dikarenakan adanya tugas negara. Jokowi sedang melakukan kunjungan ke China dan dilanjutkan ke Arab Saudi.
“Jadi kami memahami ketidakhadiran, ketidakbisa hadirnya bapak Jokowi pada pengumuman capres dan cawapres pada kesempatan ini. Karena ada tugas lebih penting yang harus dikerjakan oleh bapak presiden,” kata Puan.
Puan mengaku berencana akan menemui Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka untuk membahas Pilpres 2024, di mana ia akan menawarkan untuk bergabung ke dalam Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Presiden.
Pengamat: Suara Pendukung Jokowi Tak Signifikan Mengubah Elektabilitas PDI-Perjuangan
Pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor menilai saat ini terlihat tidak adanya suatu ikatan yang akrab dan saling mendukung antara Jokowi dan PDI-Perjuangan.
“Sama-sama tidak peduli, seperti misalnya ya karena ada tugas hari ini tidak hadir deklarasi pendamping Ganjar. Tentu kalau Jokowi membela PDI-P tentu akan lebh menguntungkan sebetulnya untuk PDI-P, lebih mempermudah. Keliatannya orientasi Jokowi tidak kesana, sehingga tentu saja membuat PDI-P harus bekerja keras,” ujar Firman.
Kepala Pusat Riset Politik BRIN, Prof. Dr. Firman Noor, S.IP., M.A. (Foto: Dok Pribadi)
Menurut Firman, PDI-Perjuangan selama ini besar bukan karena Jokowi dan tidak mempengaruhi elektabilitas partai itu jika Jokowi menarik dukungannya.
Sementara terkait potensi duet Prabowo Subianto dan Gibran, pengamat politik dari Lingkar Madani, Ray Rangkuti mengatakan pendukung PDI-Perjuangan jelas tetap solid ke Ganjar Pranowo. Beberapa peristiwa terakhir telah membuat nama Gibran dan Jokowi menjadi negatif. Pemilih yang sebelumnya di belakang Jokowi dikhawatirkan beralih ke Ganjar atau Anies.
Your browser doesn’t support HTML5
Bantah Pecah Kongsi, Gibran akan Ditawarkan Gabung Tim Pemenangan Ganjar
Beberapa sikap yang dinilai membuat citra Jokowi menjadi negatif antara lain adalah masuknya Kaesang menjadi anggota Partai Solidaritas Indonesia, yang dalam hitungan hari menjadi pemimpin partai itu. Sementara dalam sejarah partai politik di Indonesia, dibutuhkan waktu paling sedikit lima tahun bagi seorang anggota partai untuk menjadi pemimpin partainya, banyak yang bahkan membutuhkan waktu puluhan tahun.
Belum lagi soal putusan Mahkamah Konstitusi yang dinilai memberi nilai manfaat pada Gibran. Meskipun Gibran, maupun Jokowi, sama-sama membantah dan menolak mengomentari putusan MK itu. [fw/em]