Bantuan AS ke Israel Terjebak dalam Pertarungan Pendanaan Pemerintah

Aksi duduk para demonstran yang menyerukan kepada DPR AS agar meminta gencatan senjata segera dan pengiriman bantuan kemanusiaaan ke Gaza di gedung Capitol Hill, 18 Oktober 2023. (Foto: Jose Luis Magana/AP Photo)

Bantuan Amerika Serikat (AS) kepada Israel terhenti di Kongres AS karena anggota parlemen kehabisan waktu untuk menyepakati prioritas keamanan bernilai miliaran dolar sebelum rancangan undang-undang pendanaan jangka pendek pemerintah berakhir pada 17 November.

Meskipun Partai Demokrat dan Partai Republik secara umum sepakat untuk memberikan bantuan kepada Israel dalam konflik yang telah berlangsung selama sebulan dengan Hamas, kedua belah pihak telah melampirkan persyaratan yang menghalangi pencairan bantuan tersebut.

Senat yang mayoritas anggotanya dari Partai Demokrat tidak akan menerima rancangan undang-undang senilai 13,6 miliar dollar AS atau sekitar 213 triliun rupiah yang menyediakan pendanaan untuk sistem pertahanan udara dan rudal Israel yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang mayoritas dari Partai Republik pekan lalu dengan suara 226 berbanding 196.

Partai Demokrat keberatan jika Partai Republik menganggarkan bantuan ke Israel dengan melakukan pemotongan anggaran Internal Revenue Service (IRS), dinas perpajakan AS.

BACA JUGA: Unjuk Rasa Antiperang Menyela Sidang Senat AS Bahas Bantuan bagi Israel dan Ukraina

Undang-undang yang disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tersebut merupakan tanggapan legislatif AS besar pertama atas serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober di bawah kepemimpinan Ketua DPR baru, Mike Johnson.

“Ini merupakan kebutuhan mendesak,” kata Johnson kepada para wartawan pada hari Selasa (7/11).

“Beberapa rekan Senat kami mempermasalahkan anggaran yang kami berikan. Namun, saya menegaskan bahwa kami dapat memenuhi kebutuhan sekutu dan kewajiban kami serta membenahi ruang fiskal kami sendiri. Jangan lupa, kita mempunyai utang federal sebesar $33,6 triliun.”

Sebagian besar anggota DPR dari Partai Demokrat mendukung pengiriman bantuan ke Israel tetapi menolak RUU tersebut karena pemotongan anggaran IRS.

Senat Partai Demokrat juga menyerukan agar bantuan kepada Israel disahkan sebagai bagian dari permintaan tambahan darurat Gedung Putih senilai $106 miliar, yang mencakup putaran bantuan baru untuk pertahanan Ukraina melawan Rusia, pendanaan untuk memerangi agresi China di kawasan Asia-Pasifik dan lebih banyak uang untuk mengamankan perbatasan AS.

Dukungan Partai Republik terhadap bantuan tambahan ke Ukraina telah berkurang dalam beberapa bulan terakhir, sehingga mendorong Partai Demokrat berargumentasi bahwa prioritas keamanan tidak dapat dipisahkan pada saat yang genting dalam perang tersebut. [lt/ft]