Beijing mengeluarkan mandat yang mengharuskan orang menunjukkan bukti vaksinasi COVID-19 sebelum mereka dapat memasuki beberapa ruang publik termasuk pusat kebugaran, museum, dan perpustakaan.
Keputusan terbaru pemerintah ibu kota China ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan penduduk. Banyak dari mereka beranggapan, kebijakan itu akan sangat berdampak pada kehidupan sehari-hari.
Aplikasi kesehatan yang digunakan untuk menunjukkan hasil tes PCR terbaru kini juga telah diperbarui untuk memudahkan akses ke status vaksinasi, kata Li Ang, juru bicara komisi kesehatan kota Beijing.
Daftar tempat umum yang memerlukan vaksinasi tidak termasuk restoran dan kantor. Mandat tersebut akan mulai berlaku Senin (11/7), dengan pengecualian diberikan kepada mereka yang tidak dapat divaksinasi karena alasan kesehatan.
“Dalam normalisasi pengendalian pandemi COVID-19, vaksinasi masih merupakan langkah paling efektif untuk mengendalikan penyebaran COVID-19,” kata Li dalam pengumumannya, Rabu.
Lebih dari 23 juta orang di Beijing telah divaksinasi, kata Li. Jika pernyatannya benar, itu melebih jumlah penduduk tetap di kota itu. Sensus tahun 2020 menunjukkan bahwa Beijing adalah rumah bagi sekitar 22 juta orang. Tidak jelas apa yang membuat perbedaan dalam angka tersebut. Pemerintah Beijing tidak segera menanggapi permintaan faks kantor berita Associated Press untuk mengomentari langkah-langkah baru tersebut.
Li mengatakan bahwa lebih dari 3,6 juta orang berusia di atas 60 tahun telah divaksinasi. Ia tidak mengatakan apakah mereka menerima dua atau tiga suntikam.
Mandat vaksin bukanlah hal yang aneh. Selama pandemi, beberapa kota besar di AS mengharuskan bukti vaksinasi untuk masuk ke restoran dan bar. Namun, mandat tersebut tidak termasuk tempat umum seperti perpustakaan.
Kini, hanya sejumlah kecil tempat umum di AS yang secara aktif menuntut bukti vaksinasi untuk mendapat akses masuk. Sebagian besar kota di AS juga telah mencabut keharusan menjaga jarak fisik. [ab/ka]