Belarus Putuskan untuk Hapus Status Non-Nuklir, Akomodir Kepentingan Rusia

Presiden Belarus Alexander Lukashenko memberikan hak pilihnya dalam referendum amandemen konstitusi negara tersebut di tempat pemungutan suara di Minsk, Belarus, pada 27 Februari 2022. (Foto: Belta/AFP/Andrei Stasevich)

Rakyat Belarus pada Senin (28/2) memutuskan untuk mengijinkan negara itu menampung senjata nuklir dan pasukan Rusia secara permanen, menurut hasil referendum yang menjadi bagian dari paket reformasi konstitusional yang juga memperpanjang masa jabatan Alexander Lukashenko.

Referendum itu diadakan pada Minggu (27/2) ketika negara tetangga ex-Soviet, Ukraina, diserang oleh pasukan Rusia. Delegasi dari Moskow dan Kyiv diperkirakan akan berunding di perbatasan Belarus.

BACA JUGA: Protes Menentang Invasi Rusia ke Ukraina Berlanjut di Bangkok

Kepala Komisi Pemilihan Pusat Igor Karpenko mengatakan 65,16 persen dari peserta referendum memilih mendukung amandemen itu dan sekitar 10,07 persen lainnya menentang, kata laporan kantor berita Rusia.

Menurut Karpenko, pemilih yang hadir mencapai 78,63 persen.

Agar bisa diberlakukan, amandemen itu harus menerima sedikitnya 50 persen suara dan jumlah pemilih lebih dari setengah.

BACA JUGA: Tekanan pada Rusia Meningkat setelah Putin Siagakan Pasukan Penangkal Nuklir

Lukashenko, yang berkuasa sejak 1994, menjanjikan referendum itu pasca protes-protes historis yang menentang dirinya terpilih lagi pada 2020.

Dengan mengamandemen konstitusi, Lukashenko menyusul jejak Presiden Rusia Vladimir Putin. Pada 2020, Putin mengawasi pemungutan suara terkait perubahan konstitusi yang memungkinkannya berkuasa hingga 2036. [vm/pp]