Bentrokan Maut Meletus di Baghdad setelah Ulama Berpengaruh Mundur dari Politik

Militer Irak pada Selasa (30/8) mengatakan beberapa roket diluncurkan di bagian Kota Baghdad yang dijaga ketat, di mana sedikitnya 22 orang tewas sejak kekerasan meletus setelah ulama Syiah berpengaruh Muqtada al-Sadr mengumumkan ia akan mundur dari politik.

Bentrokan berlanjut semalam yang melibatkan pendukung al-Sadr setelah kekerasan pada Senin yang mencakup pertempuran dengan pasukan keamanan Irak dan kelompok-kelompok Syiah yang saling bersaing.

Militer Irak mengumumkan jam malam nasional dan meminta para demonstran agar meninggalkan Zona Hijau, pusat kehadiran internasional di Baghdad.

Pengikut ulama Irak Moqtada al-Sadr mundur dari jalan-jalan setelah terjadi bentrokan, dekat Zona Hijau di Baghdad, Irak, 30 Agustus 2022. (Foto: REUTERS/Ahmed Saad")

Kekerasan pecah beberapa jam setelah al-Sadr mengumumkan ia mundur dari politik karena kebuntuan politik di negara itu.

Partai ulama itu meraih kursi terbanyak dalam pemilu Oktober lalu, tetapi bukan mayoritas. Ia menarik seluruh anggota partainya dari parlemen pada Juni lalu setelah menolak membentuk pemerintah koalisi dengan lawan-lawan Syiahnya yang didukung Iran.

Al-Sadr bersikeras agar seluruh parlemen dibubarkan dan pemilu dini diselenggarakan.

Kebuntuan telah menyebabkan ketidakpastian dan volatilitas politik di Irak. Para pengikut al-Sadr telah melancarkan aksi duduk berpekan-pekan di parlemen untuk mendesakkan tuntutan ulama itu.

Al-Sadr telah mundur dari politik pada masa lalu namun kemudian kembali lagi ke pemerintah. Para pengecam mengesampingkan langkah terbarunya sebagai upaya untuk mendapatkan lebih banyak pengaruh.

Ulama Syiah ini memiliki banyak pengikut, ia mendapatkan dukungan dengan menentang AS dan Iran.

Misi Bantuan PBB di Irak menyebut perkembangan hari Senin itu sebagai “eskalasi peristiwa yang sangat berbahaya” di negara tersebut.

Lembaga itu meminta “para demonstran agar segera meninggalkan” Zona Internasional Baghdad dan “mengosongkan semua bangunan pemerintah.” [uh/ab]