Presiden AS Joe Biden memberi tahu Kongres pada hari Senin (30/1) bahwa ia akan mengakhiri keadaan darurat nasional untuk mengatasi COVID-19 pada 11 Mei mendatang, ketika sebagian besar negara di dunia telah mendekati kondisi normal hampir tiga tahun sejak pertama kali status darurat itu diumumkan.
Pengakhiran status darurat nasional dan darurat kesehatan masyarakat itu akan secara resmi merestrukturisasi tanggapan pemerintah federal dalam menangani virus corona menjadi ancaman endemik terhadap kesehatan masyarakat, yang dapat dikelola melalui otoritas normal lembaga-lembaga terkait.
Hal itu disampaikan ketika para anggota kongres sudah lebih dulu mengakhiri unsur-unsur kedaruratan yang menjamin kelangsungan hidup jutaan warga AS selama pandemi. Pengumuman tersebut, ditambah penarikan sebagian besar dana bantuan COVID-19 federal, juga akan mengalihkan pengembangan vaksin dan pengobatan dari manajemen langsung pemerintah federal.
BACA JUGA: Cek Fakta: Data COVID China Tidak Terbuka dan TransparanPengumuman Biden itu disampaikan dalam sebuah pernyataan untuk menentang resolusi yang diajukan kubu Partai Republik di DPR AS pekan ini yang ingin mengakhiri status darurat sesegera mungkin. Mereka juga tengah bersiap memulai penyelidikan terhadap penanganan COVID-19 oleh pemerintah federal.
Mantan Presiden Donald Trump mengumumkan status darurat nasional pandemi COVID-19 pada 13 Maret 2020. Status darurat itu telah berkali-kali diperpanjang Biden sejak ia menjabat presiden pada Januari 2021 dan akan berakhir beberapa bulan ke depan. Gedung Putih mengatakan, Biden berencana memperpanjang status darurat itu secara singkat untuk kemudian mengakhirinya pada 11 Mei.
“Pengakhiran tiba-tiba status darurat akan menciptakan kekacauan dan ketidakpastian yang meluas di seluruh sistem pelayanan kesehatan – bagi pemerintah negara-negara bagian, rumah-rumah sakit dan klinik para dokter, dan yang paling penting, bagi puluhan juta warga Amerika,” tulis Kantor Manajemen dan Anggaran dalam Pernyataan Kebijakan Pemerintah.
Kongres telah lebih dulu mengakhiri jangkauan darurat kesehatan masyarakat yang dampaknya langsung terasa oleh warga Amerika Serikat, ketika seruan politis untuk mengakhiri status darurat semakin intensif. Selama berbulan-bulan Kongres telah menolak permintaan pemerintah Biden untuk menyediakan anggaran miliaran dolar untuk memperpanjang pemberian vaksin dan tes COVID secara gratis. Anggaran belanja negara senilai $1,7 triliun, yang disahkan tahun lalu dan ditandatangani Biden menjadi undang-undang, mengakhiri peraturan yang melarang pemerintah negara bagian untuk mencabut keanggotaan seseorang dari Medicaid, langkah yang diperkirakan akan menyebabkan jutaan orang kehilangan asuransi mereka setelah tanggal 1 April.
Harga vaksin COVID-19 pun diperkirakan akan meroket begitu pemerintah berhenti membelinya, di mana Pfizer mengatakan akan membandrol vaksin COVID dengan harga $130 (sekitar Rp1,9 juta) per dosis. Sebagai informasi, baru 15 persen warga AS yang sudah menerima vaksin penguat yang ditawarkan, dan direkomendasikan, secara gratis sejak musim gugur lalu.
Setelah keadaan darurat berakhir, orang-orang yang memiliki asuransi swasta harus membayar sebagian biaya vaksinasi, tes dan pengobatan COVID, sementara mereka yang tidak punya asuransi harus membayar dengan harga penuh.
BACA JUGA: CDC: Vaksin COVID Teranyar Cegah Penyakit dari Varian TerbaruMeski demikian, Kongres tetap memperpanjang fleksibilitas pengobatan virtual yang diperkenalkan semenjak COVID-19 melanda, mengawal sistem layanan kesehatan di seantero negeri untuk secara rutin meberikan layanan melalui telepon genggam atau komputer.
Pemerintah Biden sempat mempertimbangkan untuk mengakhiri status darurat tahun lalu, namun hal itu ditunda di tengah kekhawatiran terjadinya lonjakan kasus selama musim dingin dan untuk memberi cukup waktu kepada fasilitas kesehatan, perusahaan asuransi dan para pasien untuk bersiap menghadapi akhir kondisi darurat.
Seorang pejabat senior pemerintahan mengatakan, tiga bulan menjelang akhir status darurat akan menjadi masa transisi di mana pemerintah akan “memulai proses penghentian fleksibilitas operasional yang dimungkinkan oleh status darurat COVID-19 secara perlahan.” Pejabat senior itu berbicara secara anonim untuk membahas pengumuman yang belum dirilis itu.
Lebih dari 1,1 juta orang di AS meninggal dunia akibat COVID-19 sejak 2020, menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) AS, termasuk 3.700 orang yang meninggal minggu lalu.
BACA JUGA: Laporan: Korea Utara Tutup Ibu Kota akibat 'Penyakit Pernapasan'Jumlah kasus infeksi cenderung menurun setelah sedikit lonjakan selama liburan musim dingin dan jauh di bawah tingkat infeksi selama dua musim dingin sebelumnya – meskipun jumlah tes yang dilakukan dan dilaporkan kepada otoritas kesehatan masyarakat pun sudah menurun drastis.
Beberapa saat sebelum pengumuman Gedung Putih, anggota DPR dari Partai Republik Tom Cole menuduh presiden memperpanjang status darurat kesehatan masyarakat untuk mengatasi sejumlah masalah, seperti penghapusan utang pinjaman mahasiswa federal.
“Negara ini sebagian besar telah kembali ke normal,” kata Cole pada Senin, saat memperkenalkan sebuah rancangan undang-undang yang didukung Partai Republik untuk mengakhiri status darurat kesehatan. “Setiap hari warga Amerika telah kembali ke kantor dan bersekolah tanpa pembatasan aktivitas. Ini saatnya pemerintah mengakui kenyataan ini: pandemi telah berakhir.” [rd/rs]