Presiden Joe Biden akan menggunakan tindakan eksekutif pada hari Senin (6/6) untuk membantu menjembatani kesenjangan pasokan panel surya dan memulai proyek-proyek AS yang macet setelah suatu investigasi membekukan impor dari pemasok asing penting, kata para sumber yang mengetahui masalah ini kepada Reuters.
Langkah ini diambil di tengah-tengah kekhawatiran mengenai dampak investigasi berbulan-bulan Departemen Perdagangan mengenai apakah impor panel surya dari empat negara di Asia Tenggara merupakan upaya menghindari tarif terhadap barang-barang buatan China.
Biden juga akan menggunakan UU Produksi Pertahanan (DPA) untuk menggerakkan AS agar memproduksi panel surya dan teknologi bersih lainnya pada masa mendatang, dengan dukungan pinjaman dan hibah, kata para sumber.
“Akan ada penundaan sementara dalam pemungutan cukai, dan itulah inti dari apa yang akan menyelamatkan semua proyek solar ini dan memastikan mereka maju,” kata seorang sumber yang mengetahui rencana Gedung Putih.
Gubernur negara bagian, legislator, para pejabat industri dan aktivis lingkungan hidup telah menyatakan keprihatinan mengenai investigasi itu, yang dapat menyebabkan tarif berlaku surut hingga 250 persen.
Investigasi ini pada dasarnya menghentikan impor dari Kamboja, Malaysia, Thailand dan Vietnam, yang menyumbang lebih dari separuh pasokan panel surya AS dan 80 persen impor produk itu.
Menteri Perdagangan AS Gina Raimondo di Washington, DC, 12 Mei 2022.
Investigasi ini telah menimbulkan dampak menakutkan terhadap industri, kata berbagai organisasi pendukung energi bersih, yang sebagian meminta Menteri Perdagangan Gina Raimondo untuk menghentikannya, meskipun Raimondo mengatakan ia tidak memiliki kewenangan untuk mempengaruhi keputusan itu.
Seorang sumber, yang berbicara dengan syarat anonym, mengatakan, tindakan Biden akan membawa kembali kepastian ke pasar panel surya AS dan menghilangkan kekhawatiran perusahaan mengenai persediaan dana miliaran dolar untuk membayar kemungkinan tarif. Investigasi, yang diumumkan akhir Maret lalu, dapat memakan waktu 150 hari atau lebih untuk menuntaskannya.
Isu ini telah menciptakan dilema unik bagi Gedung Putih, yang ingin menunjukkan kepemimpinan AS dalam perubahan iklim, antara lain dengan mendorong penggunaan energi terbarukan, sambil menghormati dan menjaga jarak dari proses investigasi.
Penggunaan tindakan eksekutif dan pemberlakuan DPA, yang mengizinkan presiden menggunakan kewenangan atas industri di dalam negeri, akan memungkinkan Biden memanfaatkan perangkat yang tersedia baginya tanpa mengganggu penyelidikan mengenai tarif. [uh/lt]