Dalam pidato State of the Union, SOTU, atau pidato tahunan mengenai situasi negara, Presiden AS Joe Biden mendesak pengesahan rancangan undang-undang bantuan luar negeri Senat senilai $95 miliar yang akan mengirimkan bantuan ke Ukraina, negara-negara Indo-Pasifik, dan Israel serta bantuan kemanusiaan ke Gaza. RUU tersebut mendapat tentangan dari DPR yang dikuasai Partai Republik.
Bantuan AS ke Ukraina menjadi agenda penting dalam pidato SOTU tahunan presiden (State of The Union) tahun ini.
“Ukraina dapat menghentikan Putin jika kita mendukung Ukraina dan menyediakan senjata yang dibutuhkannya untuk mempertahankan diri,” tandas Biden.
Ketua DPR Mike Johnson menolak memprakarsai pemungutan suara terhadap rancangan undang-undang bantuan luar negeri senilai $95 miliar yang telah disahkan oleh Senat AS, sehingga membuat frustrasi para anggota DPR dari Partai Demokrat.
Anggota Kongres dari Partai Demokrat, Don Beyer mengatakan, “Jika kita membawa pendanaan Ukraina untuk pemungutan suara di DPR, maka dana tersebut akan lolos dengan selisih suara yang besar.”
Bantuan ke Ukraina juga mendapat dukungan dari banyak anggota DPR dari Partai Republik.
Salah satunya dari anggota DPR, Jake Ellzey, “Saya kira ada tujuan moral di baliknya, ada alasan strategis untuk melakukannya. Dunia kita sangat mirip dengan tahun 1938, di mana sejumlah diktator kecil tetapi dengan kekuasaan absolut yang hendak melakukan genosida memulai Perang Dunia Kedua.”
BACA JUGA: Perwira Senior Rusia: Konflik Ukraina Bisa Meluas Jadi Perang Eropa Skala PenuhNamun, anggota Partai Republik lainnya mengatakan mereka akan mengirimkan bantuan baru ke Ukraina hanya jika keamanan AS di perbatasan Meksiko mendapat lebih banyak dana.
Anggota Kongres Doug LaMalfa dari Partai Republik mengatakan, “Kita berbicara tentang perbatasan Ukraina – bagaimana dengan perbatasan kita? Sebagai kompromi, saya bersedia – untuk setiap satu dolar yang kita belanjakan untuk Ukraina harus ada satu dolar untuk perbatasan selatan kita sebagai imbalannya.”
Anggota Republik di Senat menolak perjanjian bipartisan yang memuat pendanaan keamanan perbatasan senilai lebih dari $20 miliar awal tahun ini.
Sementara Anggota Republik di DPR mengatakan mereka bersedia mengirimkan bantuan baru ke Ukraina hanya jika keamanan AS di perbatasan Meksiko menerima lebih banyak dana.
Biden pada hari Kamis juga mengumumkan upaya baru untuk mengirimkan bantuan kepada warga sipil di Gaza.
“Sebuah dermaga sementara akan memungkinkan peningkatan besar-besaran jumlah bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza setiap hari,” ujarnya.
Namun, beberapa anggota Partai Republik di DPR mengatakan kepada VOA bahwa bantuan untuk warga sipil Palestina tidak akan mampu menyelesaikan konflik yang mendasarinya.
Anggota DPR dari Partai Republik Buddy Carter mengatakan, “Hamas itu jahat – apakah saya menginginkan gencatan senjata? Ya, saya mau ada gencatan senjata setelah Hamas terhapus dari muka bumi ini.”
Pihak Republik juga mengecam usulan Biden mengenai solusi dua negara, salah satunya Scott Perry dari Partai Republik, “Selama Hamas dibiarkan beroperasi di pinggiran Israel, kita akan menghadapi masalah ini. Dan pada saat yang sama, Amerika memberikan bantuan ke Gaza – di mana Iran? Mana bantuan Iran untuk Gaza?”
Partai Demokrat memuji upaya presiden untuk mendukung Israel dan sekaligus berusaha mengatasi krisis kemanusiaan di Gaza, sebagai disampaikan anggota DPR Joaquin Castro, dari Partai Demokrat
“Saya senang bahwa presiden pada minggu lalu telah memerintahkan pengiriman makanan dan bantuan kemanusiaan lewat penerjunan dari udara dan juga akan membangun pelabuhan.”
Sebuah prakarsa prosedural untuk memaksakan pemungutan suara terhadap rancangan undang-undang bantuan luar negeri di DPR AS bisa berlangsung paling cepat minggu depan. [my/jm]