Seorang pejabat senior Amerika Serikat, Senin (9/3), mengatakan pemerintahan Biden akan memberikan status perlindungan sementara kepada migran Venezuela yang tinggal di Amerika.
Pemerintah juga sedang berupaya mengkoordinasikan tekanan internasional terhadap Presiden Nicolas Maduro untuk melangsungkan pemilu yang bebas dan adil.
Keputusan itu akan membantu sekitar 320 ribu orang dan sekaligus memenuhi janji yang dibuat Presiden Joe Biden ketika kampanye pemilu tahun lalu untuk memberi perlindungan bagi warga Venezuela yang meninggalkan Tanah Air mereka di tengah ambruknya perekonomian, krisis kemanusiaan, dan kekacauan politik di bawah pemerintahan Maduro.
Mengutip pernyataan pejabat itu, kantor berita Reuters melaporkan bahwa untuk memenuhi syarat mendapat jaminan Status Dilindungi Sementara (Temporary Protection Status/TPS) itu, warga Venezuela di Amerika harus menunjukkan bahwa mereka telah tinggal di Amerika secara terus-menerus sejak 8 Maret 2021. Jika memenuhi syarat maka mereka akan diberi izin tinggal di negara ini selama 18 bulan lagi dan juga dapat berupaya memperoleh izin kerja.
Keputusan itu merujuk pada “kondisi luar biasa yang bersifat sementara” di Venezuela, termasuk “meluasnya kelaparan dan kekurangan gizi, meningkatnya kehadiran dan pengaruh kelompok-kelompok bersenjata non-negara, dan ambruknya infrastruktur,” ujar pejabat itu. Ditambahkannya, “kondisi ini tidak aman bagi mereka untuk kembali.”
Menurut Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Untuk Pengungsi (UNHCR), dalam beberapa tahun terakhir ini ada sekitar 5,4 juta warga Venezuela yang bermigrasi.
Ketika Biden menjabat 20 Januari lalu, ia mewarisi dari pendahulunya – Donald Trump – serangkaian sanksi keras yang diberlakukan terhadap Venezuela, yang semakin menambah beban rakyat, tetapi tidak berhasil menggeser Maduro.
Sebagaimana telah dilaporkan Reuters bulan lalu, salah seorang pejabat pemerintah Biden menegaskan kembali posisi Gedung Putih bahwa Biden “tidak akan terburu-buru” mencabut sanksi terhadap Venezuela.
Namun, pejabat itu mengatakan Biden memilih untuk tidak menggunakan pendekatan Trump yang sebagian besar bersifat unilateral dengan melakukan kampanye “tekanan secara maksimal,” dan lebih memilih mengkoordinasikan lebih jauh dengan mitra-mitra internasional Amerika untuk memaksa Maduro melangsungkan pemilu yang bebas dan adil.
Pejabat itu bersikeras bahwa Maduro dan mereka yang setia padanya akan “tidak akan merasakan ketenangan” hingga mereka berunding kembali dengan kelompok oposisi.
Meskipun demikian Maduro telah menunjukkan isyarat tidak akan tunduk atau menyerah.
Pada saat yang sama pejabat itu mengatakan Amerika sedang mengkaji sanksi-sanksi terhadap Venezuela untuk memastikan keefektifan sanksi itu terhadap sasaran yang dituju dan tidak menghukum rakyat Venezuela.
Pemerintahan Biden masih mengakui pemimpin oposisi Juan Guaido sebagai presiden sementara. Puluhan negara telah mendukung klaim Guaido pasca terpilihnya kembali Maduro dalam pemilu tahun 2018, yang oleh negara-negara Barat disebut palsu (sham). [em/pp]