Dalam pidato kenegaraan tahunan yang kedua, atau pidato ketiga di hapan Kongres sejak menjabat pada Januari 2021, Presiden Joe Biden fokus pada agenda “persatuan.”
“Pak Ketua DPR, saya tidak ingin merusak reputasi Anda, tetapi saya menantikan saat-saat bekerja dengan Anda," kata Biden pada Kevin McCarty, pemimpin DPR yang baru terpilih Januari lalu.
Biden menggembar-gemborkan peningkatan manufaktur dan undang-undang yang mendorong penanaman investasi dalam produksi energi terbarukan, industri semi-konduktor domestik, dan infrastruktur agar dapat bersaing dengan China.
“Dalam hal infrastruktur, kita dulu nomor satu di dunia. Kini kita anjlok ke peringkat ke-13 di dunia. Amerika berada di peringkat 13 dalam hal infrastruktur modern. Namun, kini kita kembali karena kita bersatu dan berhasil mengesahkan UU Infrastruktur secara bipartisan," papar Biden.
Merujuk pada tingginya inflasi, Biden menilai masalah ini bersifat global karena pandemi dan perang di Ukraina, dan sebaliknya memusatkan perhatian pada angka pengangguran yang rendah.
“Kami telah menciptakan 12 juta lapangan pekerjaan baru, lebih banyak pekerjaan yang diciptakan dalam dua tahun ini dibanding yang pernah dibuat oleh presiden mana pun dalam empat tahun," tukasnya.
Biden menyoroti langkah-langkah yang diambil pemerintahnya untuk menghapus utang pinjaman mahasiswa federal (student loan), meningkatkan jumlah warga yang memiliki asuransi, menerapkan program bantuan COVID-19 dan menurunkan harga obat-obatan resep.
Namun, dapatkah Biden meyakinkan warga Amerika tentang sisi positif kebijakannya? Faksi Republik di Kongres bertekad menghentikan Biden untuk tidak bertarung lagi di Pemilu 2024 dengan menyampaikan tanggapan keras atas pidato yang disampaikannya.
“Di Amerika yang dipimpin kelompok sayap kiri radikal, Washington akan mengenakan pajak terhadap Anda dan menyasar uang yang Anda peroleh dengan susah payah. Anda juga akan digilas dengan tingginya harga BBM, kosongnya rak-rak toko eceran, dan diajarkannya anak-anak kita rasa kebencian satu sama lain karena perbedaan ras; tetapi tidak soal bagaimana mencintai negeri kita yang besar ini," ujar Gubernur Arkansas Sarah Huckabee Sanders, yang juga mantan juru bicara Gedung Putih saat pemerintahan Presiden Donald Trump.
Setelah pemilu paruh waktu November lalu, Partai Republik kini menguasai DPR. Ketua DPR yang baru, Kevin McCarthy berjanji akan melakukan pengawasan terhadap pemerintahan Biden, termasuk temuan sejumlah dokumen rahasia di kediaman Biden, bantuan jutaan dolar pada Ukraina, dan apa yang disebut sebagai lemahnya tanggapan Biden terhadap balon mata-mata China yang akhirnya ditembak jatuh pada Sabtu (4/2) lalu.
Meskipun pidato Biden tampaknya tidak akan mengubah hal tersebut, pidato itu mengisyaratkan kesiapannya untuk bertarung kembali pada pemilihan 2024 nanti.
“Ia tidak mengatakan ia akan atau tidak akan melakukannya, tetapi mengapa ia harus melakukan hal itu, yaitu ia melihat hal-hal yang perlu dilakukan, dan sejauh ini berhasil mencapai hal-hal itu. Ia telah mencapai semua hal itu, tetapi menilai masih banyak yang harus dilakukannya," tutur pakar politik di Texas A&M University, Jennifer Mercieca.
Sebagai bentuk solidaritas pada Ukraina, Ibu Negara Jill Biden kembali mengundang Duta Besar Ukraina untuk Amerika Oksana Markarova.
Jill Biden juga mengundang kedua orang tua Tyre Nichols, laki-laki berkulit hitam yang dipukuli oleh beberapa polisi Tennesse dan meninggal di rumah sakit tiga hari kemudian.
“Ketika polisi atau departemen kepolisian melanggar kepercayaan publik, mereka harus dimintai pertanggungjawaban," kata Biden.
BACA JUGA: Biden Menyasar Isu Ekonomi dalam Pidato Kenegaraan KeduanyaMerujuk pada beberapa kasus penembakan di California baru-baru ini, Biden kembali menyerukan kepada Kongres untuk melarang senjata serbu. Ia menyerukan kepada faksi Republik untuk membuat reformasi imigrasi, usulan-usulan pengurangan utang dan janji untuk melindungi hak-hak reproduksi.
“Jangan salah… Jika Kongres meloloskan undang-undang yang melarang aborsi di Amerika, saya akan memvetonya," kata Presiden.
Namun, dalam suatu pemerintahan yang terpecah, hampir tidak mungkin meloloskan undang-undang secara bipartisan.
Dalam beberapa bulan mendatang Biden tampaknya akan berbenturan dengan faksi Republik yang menuntut pemangkasan anggaran sebelum menyetujui untuk menaikkan pagu utang guna mencegah gagal bayar. [em/ah]