Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, dalam upaya diplomatik terbarunya untuk mencegah meluasnya perang Gaza, memperingatkan “konsekuensi” setelah pemberontak Houthi yang berbasis di Yaman melancarkan serangan udara terbesarnya di Laut Merah.
“Baru kemarin kita mendapat serangan terbesar – rudal UAV (kendaraan udara tak berawak),” kata Blinken kepada wartawan di Bandara Internasional Bahrain di Manama pada hari Rabu (10/1). “Serangan-serangan ini dibantu dan didukung oleh Iran dengan teknologi, peralatan, intelijen, informasi, dan serangan-serangan ini mempunyai dampak nyata terhadap masyarakat.”
Lebih dari 20 negara, termasuk Bahrain, telah berjanji untuk menjaga kebebasan navigasi dan kebebasan pelayaran di Laut Merah, kata Blinken setelah mengadakan pembicaraan dengan Raja Bahrain Hamad bin Isa Al Khalifa.
“Jika serangan ini terus berlanjut seperti yang terjadi kemarin, akan ada konsekuensinya,” tambah Blinken. Dia mendesak Iran untuk menghentikan bantuannya kepada Houthi namun menolak menjelaskan secara rinci konsekuensi spesifik apa yang akan terjadi.
Pada hari Rabu, Dewan Keamanan PBB mengadopsi resolusi yang dirancang AS yang mengecam dan menuntut diakhirinya serangan Houthi terhadap kapal-kapal di Laut Merah.
BACA JUGA: Serangan Houthi Perparah Kondisi Ekonomi MesirKelompok Houthi yang didukung Iran mengatakan serangan itu menargetkan kapal-kapal yang berafiliasi atau menuju Israel, dan mereka bertindak sebagai solidaritas terhadap warga Palestina di Jalur Gaza
Jalan menuju negara Palestina
Sebelumnya, dalam pertemuan hari Rabu di Tepi Barat, Blinken membahas reformasi pemerintahan dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas serta upaya untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan kepada orang-orang di Jalur Gaza.
Hal ini terjadi sehari setelah Blinken mendesak para pemimpin Israel untuk menawarkan jalan menuju pembentukan negara Palestina.
Juru bicara Departemen Luar Negeri Matthew Miller dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa Blinken “menegaskan kembali bahwa Amerika Serikat mendukung langkah-langkah nyata menuju pembentukan negara Palestina yang berdampingan dengan Negara Israel, dengan hidup dalam perdamaian dan keamanan.”
Blinken juga menyerukan Israel untuk mentransfer seluruh pendapatan pajak Palestina yang dikumpulkannya ke Otoritas Palestina, sesuai dengan perjanjian yang ada.
Otoritas Palestina menguasai sebagian Tepi Barat, sementara kelompok militan Hamas menguasai Jalur Gaza dimana Israel berjuang untuk memberantas kelompok itu.
Amerika Serikat menginginkan peta jalan pascaperang yang menempatkan Gaza di bawah pemerintahan yang dipimpin Palestina tanpa peran Hamas.
Namun beberapa analis skeptis dan meremehkan prospek tersebut.
Warga Palestina mengantre untuk mendapatkan makanan gratis di Rafah, di tengah serangah Israel yang melanda Jalur Gaza, pada 9 Januari 2024. (Foto: AP/Hatem Ali)
“Saya tidak melihat bagaimana Otoritas Palestina akan kembali ke Gaza dan mengambil kendali yang berarti atas apa yang tersisa di Gaza. Mereka kesulitan mempertahankan kendali, bahkan di Tepi Barat,” kata Khaled Elgindy, seorang peneliti senior di Middle East Institute kepada VOA pada hari Selasa.
Blinken menekankan potensi Israel untuk mendapatkan penerimaan dari negara-negara Arab dengan mencari jalan menuju pembentukan negara Palestina untuk menyelesaikan konflik yang telah berlangsung lama.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan tegas menolak solusi dua negara.
Gaza Utara
Israel setuju untuk mengizinkan misi PBB untuk mengevaluasi situasi di Gaza utara yang dilanda perang demi pemulangan warga Palestina yang terlantar dengan aman.
Stephane Dujarric, juru bicara Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, pada hari Rabu menyatakan bahwa misi tersebut “bergantung pada jaminan keamanan” dari Israel.
PBB berharap dapat melaksanakannya sesegera mungkin, karena hal ini penting untuk rencana peningkatan bantuan kemanusiaan di Gaza utara.
Para diplomat mengatakan Israel telah mengundang anggota Dewan Keamanan PBB untuk mengunjungi negara itu akhir bulan ini.
BACA JUGA: Netanyahu: Israel tidak Berniat Menduduki Gaza Secara PermanenUtusan khusus PBB juga dijadwalkan melakukan misi ke Israel dan Tepi Barat pada akhir Januari untuk mengumpulkan informasi mengenai kekerasan seksual terhadap sandera yangdilaporkan dilakukan oleh militan Hamas selama serangan 7 Oktober dan setelahnya.
Menurut Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat, lebih dari 85% warga Palestina telah mengungsi di Jalur Gaza sejak 7 Oktober.
Sidang Mahkamah Internasional
Akhir pekan ini, Mahkamah Internasional akan menggelar sidang mengenai kasus yang diajukan oleh Afrika Selatan yang menuduh Israel melakukan genosida terhadap warga Palestina di Jalur Gaza dan meminta penghentian darurat serangan militernya.
Menurut Blinken, Amerika Serikat yakin kasus tersebut tidak ada gunanya dan pengalihan perhatian dari upaya Israel untuk melawan sejumlah ancaman dari militan Hamas dan antek-antek Iran lainnya, termasuk Hizbullah dan Houthi.
“Kita ingin perang ini berakhir secepat mungkin,” katanya. “Tetapi sangat penting bagi Israel untuk mencapai tujuannya yang sah untuk memastikan bahwa kejadian 7 Oktober tidak akan terjadi lagi.”
Presiden Israel Isaac Herzog menolak tuduhan genosida yang diajukan ke Mahkamah Internasional, dan menyebut tuduhan tersebut “keji dan tidak masuk akal.”
Sandera yang ditahan di Gaza
Pada hari Kamis (11/1), Blinken menuju ke Kairo untuk melakukan pembicaraan dengan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sissi ketika negara tersebut melakukan upaya untuk menengahi kesepakatan untuk pembebasan sandera yang tersisa, termasuk beberapa orang Amerika.
Pensiunan Jenderal Kenneth “Frank” McKenzie, mantan komandan Komando Pusat AS, menyatakan rasa pesimismenya dalam webinar pada hari Rabu.
“Saya kira akan sangat sulit untuk mendapatkan kembali sandera yang tersisa. … Mereka adalah hal terakhir yang dimiliki Hamas,” katanya. “Saya tidak optimis bahwa kita akan mendapatkan kembali banyak sandera ini.”
Pejabat kesehatan Gaza mengatakan lebih dari 23.300 warga Palestina, sebagian besar diantaranya adalah perempuan dan anak-anak, tewas dalam serangan militer Israel di Jalur Gaza.
Israel memulai serangan militernya untuk memusnahkan Hamas setelah pejuang Hamas menyeberang ke Israel selatan pada 7 Oktober. Israel mengatakan sekitar 1.200 orang tewas dan 240 orang ditawan dalam serangan teror tersebut. [my/rs]