Juru bicara BPN Prabowo-Sandi, Andre Rosiade, mengatakan hingga Jumat (26/4) Koalisi Indonesia Adil Makmur tetap solid. Ia membantah kabar yang beredar bahwa satu per satu partai politik koalisi tersebut mulai meninggalkan Prabowo-Sandi.
Andre menjelaskan partai-partai politik ini masih aktif dalam berbagai kegiatan di BPN Prabowo-Sandi, salah satunya untuk mengawal penghitungan suara form C1 dan juga mengawal penghitungan real count di KPU.
“Setahu saya sampai hari ini kita masih solid, bahkan kemarin para sekjen termasuk Sekjen PAN dan Demokrat ikut ke KPU untuk menanyakan proses hitung yang ada, di KPU,” ungkap Andre kepada VOA, di Jakarta, Jumat sore (26/4).
“Yang kedua teman-teman PAN sampai tadi malam dengan teman-teman Demokrat masih aktif di Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi. Yang ingin saya tegaskan bahwa kita masih tetap solid,” lanjut Andre.
Ditambahkannya, pertemuan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dengan Presiden Joko Widodo tidak ada hubungannya dengan politik. Menurutnya, pertemuan tersebut tidak lebih hanya sekedar urusan kenegaraan semata, dimana Zulkifli Hasan sebagai Ketua MPR, dan Jokowi sebagai Presiden.
PAN Mungkin Keluar dari Koalisi BPN Prabowo-Sandi?
Sebelumnya Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan menyatakan ada kemungkinan PAN akan keluar dari koalisi BPN Prabowo-Sandi. Tetapi menurut Andre Rosiade, pendapat itu murni sebagai pendapat pribadi, bukan atas nama partai. Karena, menurut Andre, Bara Hasibuan adalah pendukung Jokowi.
Terkait adanya kemungkinan dilaksanakannya ijtima ulama yang ketiga, Andre mengaku tidak mengetahui hal tersebut. Ia mengatakan hal itu bukanlah domain dari BPN Prabowo-Sandi, melainkan domain GNPF (Gerakan Nasional Pengawal Fatwa).
BACA JUGA: Hashim : Prabowo Sakit, Pertemuan dengan Luhut Tertunda“Kalau ada masalah Bara Hasibuan yang menyatakan akan keluar dari koalisi, saya rasa itu bukan sikap PAN. Sikap PAN tentu akan diumumkan oleh sekjen dan ketua umumnya,” kata Andre.
“Bara Hasibuan kan memang kita tahu adalah pendukung Pak Jokowi, orang PAN yang tidak mengikuti arahan Partai. Jadi wajar saja kalau Bara mengungkapkan bahwa ia menyatakan bahwa PAN akan pindah ke Pak Jokowi, wajarlah namanya juga Bara pendukung Jokowi,” kata Andre menjelaskan.
TKN : Belum Ada Parpol Merapat
Sementara itu, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf, Irma Suryani Chaniago kepada VOA mengatakan walaupun dari hasil perhitungan cepat, pasangan capres-cawapres Jokowi-Ma'ruf sudah menang, namun sampai detik ini belum ada partai politik dari Koalisi Indonesia Adil Makmur yang secara terang-terangan ingin merapat kepada pihak Jokowi-Maruf.
Meski begitu, indikasi tersebut sudah mulai terlihat. Menurut Irma, ini merupakan hal yang lumrah dalam politik, karena politik memang bersifat dinamis.
“Saya sih gak tahu secara pasti ya, tapi kan ada beberapa yang dari partai koalisi sana yang sudah menyatakan bahwa pemilu ini jujur, adil, seperti itulah. Artinya, kalau mereka mengatakan bahwa pemilu ini sudah, jujur, adil, kemudian ada juga yang menyatakan bahwa quick count benar, tidak ada masalah itu,” papar Iram.
“Yang sudah pasti ada yang datang ke Presiden kan kita juga sudah sama-sama tahu. Biasanya kalau sudah ada yang ketemu Presiden itu kan pasti sudah ada indikasi ke arah sana. Itu kan baru indikasi-indikasi saja, belum juga bisa kita nyatakan bisa kasih statement bahwa itu satu lobby. Belum bisa! Baru mulai-mulai ancang-ancang juga bisa, politik itu yang pasti dinamis,” kata Irma menjelaskan.
BACA JUGA: Dituduh Tukang Bohong, Lembaga Survei Ungkap Data dan Metodologi Quick CountMeski begitu, kata Irma pihaknya akan tetap terbuka jika ada partai politik dari oposisi yang akhirnya akan bergabung dengan pihak Jokowi-Ma’ruf. Hal tersebut karena untuk membangun Indonesia, tidak bisa hanya dari satu pihak saja, namun harus bersama-sama agar Indonesia bisa menjadi negara yang maju di masa depan.
Ia pun mengingatkan kepada partai politik oposisi yang akan bergabung untuk dapat bekerja sama membangun Indonesia, mendukung pemerintahan, bukan malah menjadi duri dalam daging, yang hanya menyasar kursi menteri saja, namun tetap tidak mau bekerja sama dalam pemerintahan nantinya. [gi/em]