Presiden Brasil, Dilma Rousseff telah menandatangani undang-undang pembentukan komisi kebenaran untuk menangani pelanggaran HAM selama dua dekade kediktatoran militer negara itu.
Rousseff menandatangani langkah itu hari Jumat, bersama undang-undang yang memberi akses kepada masyarakat terhadap dokumen dan catatan dari era kediktatoran tahun 1964 sampai tahun 1985.
Ratusan orang diyakini tewas atau hilang semasa itu.
Komisaris Tinggi PBB Urusan HAM Navi Pillay hari Jumat memujinya sebagai "langkah penting pertama dan patut disambut baik" menuju penyembuhan luka negara itu. Menurutnya, mengemukakan kesaksian mengenai pelanggaran semasa itu akan meletakkan landasan bagi akuntabilitas mereka yang bertanggungjawab.
Berbeda dengan negara tetangganya di Amerika Selatan: Argentina, Chili, dan Uruguay, yang juga menderita selama di bawah pemerintahan diktator, Brasil belum mengadili orang-orang yang dituduh melanggar HAM.