Presiden Brazil Luiz Inacio Lula da Silva akan menjadi tuan rumah pertemuan puncak regional pada pekan ini. Para pemimpin negara-negara yang berbagi wilayah Amazon akan mengupayakan suatu peta jalan untuk menyelamatkan hutan hujan terbesar di dunia itu.
Pertemuan delapan negara anggota Organisasi Perjanjian Kerja Sama Amazon pada Selasa dan Rabu di Belem, ibu kota negara bagian Para di kawasan Amazon, akan menjadi gladi resik bagi pembicaraan iklim PBB COP30, yang juga diselenggarakan di kota itu pada tahun 2025.
Acara tersebut merupakan pertemuan puncak pertama organisasi berusia 28 tahun itu sejak 2009, sementara Lula berupaya memenuhi janjinya bahwa “Brazil kembali” dalam perjuangan melawan perubahan iklim setelah periode kehancuran yang meningkat di Amazon di bawah pendahulunya yang berhaluan ekstrem kanan, Jair Bolsonaro.
BACA JUGA: Kepala Adat Amazon: Jika Deforestasi Tak Dihentikan, Bencana DatangPara aktivis lingkungan Brazil berunjuk rasa di Belem pada hari Minggu pada seminar Dialog Amazon menjelang pertemuan puncak itu guna menolak permohonan perusahaan minyak Petrobas untuk mendapat izin eksplorasi di Amazon karena risiko tumpahan minyaknya.
Taina Silva, seorang aktivis lingkungan Amazon mengatakan, “Minyak di Amazon artinya adalah pemusnahan seluruh komunitas, hidup, budaya dan pengetahuan, dan kami paham bahwa ini hanya mungkin dihentikan jika kita membela komunitas kita. Itu sebabnya mengapa kami menentang minyak. Itu sebabnya mengapa kami menentang eksploitasi di komunitas.”
Seekor bangau terbang di atas Sungai Piraiba sebelum pertemuan puncak negara-negara hutan hujan Amazon, di Belem, negara bagian Para, Brazil, 6 Agustus 2023. (Foto: REUTERS/Ueslei Marcelino)
Menjelang pertemuan puncak itu, lebih dari 50 organisasi lingkungan meminta pemerintah di kawasan agar mengadopsi rencana “untuk menghentikan Amazon ke titik yang tak bisa diubah kembali.”
Petisi itu, yang diterbitkan oleh Climate Observatory, menyerukan negara-negara agar bergabung dengan tekad Brazil mencapai nol deforestasi ilegal pada 2030, memperkuat hak-hak masyarakat adat dan mengadopsi “langkah-langkah efektif untuk memerangi kejahatan lingkungan.” [uh/ab]