Pakar mendorong pemerintah daerah Jawa Tengah untuk segera melakukan perubahan kebijakan menyeluruh untuk mencegah terulangnya peristiwa banjir rob yang menyerang sejumlah titik di wilayah pesisir di provinsi tersebut.
Peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof Henny Wasilah mengatakan janji yang dikemukakan oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh secara berkala pada tanggul, yang selama ini menjadi pelindung wilayah pemukiman warga, tidak cukup untuk mencegah banjir rob terjadi.
Ia mengingatkan bahwa upaya mencegah terulangnya rob besar tidak bisa dilakukan hanya pada satu sisi.
Foto dari udara yang dibagikan laman media sosial Kemen PUPR menunjukkan salah satu tanggul yang jebol di kawasan industri Semarang. (Foto: Kemen PUPR)
“Sudah saatnya, Semarang Utara dan daerah pelabuhan ditata ulang dengan prinsip inklusif dan resilient, jika tidak ingin ikut tenggelam seperti yang lain. Kebijakan untuk tidak membangun bangunan yang baru dan mengurangi kerusakan yang semakin parah, seperti tanah ambles, banjir, dan ekstraksi air tanah harus diterapkan dengan keras dan tegas, diikuti sanksi berat,” kata Henny kepada VOA, pada Kamis (26/5).
Henny adalah satu dari sejumlah peneliti, yang menyumbangkan hasil risetnya pada laporan berjudul "Maleh Dadi Segara" (Berubah Menjadi Laut-red). Laporan yang diterbitkan sebagai buku pada pertengahan 2020 ini, menjadi peringatan keras yang dilontarkan sejumlah pakar, karena melihat wilayah Semarang yang pelan-pelan tenggelam.
Dalam laporan tersebut, Henny menulis bahwa faktor dominan tenggelamnya Semarang adalah penurunan tinggi daratan. Rata-rata tanah turun sebanyak 2 sentimeter (cm) setiap tahun, tetapi di sejumlah titik angkanya bisa mencapai 13-15 cm per tahun.
Penutupan sementara tanggul yang jebol ditargetkan selesai Kamis (26/5), Kemen PUPR juga akan mengevaluasi tinggi tanggul ke depan. (Foto: Kemen PUPR)
Ia mengingatkan, ada banyak faktor harus yang diperhatikan dalam pengelolaan suatu kawasan. Dalam kasus di wilayah pesisir Semarang misalnya, sejarah kawasan tersebut penting karena geografis daerahnya yang memiliki karakteristik khusus sebagai tanah rawa dan berada di bawah permukaan laut.
“Kawasan ini tidak bisa dijadikan pemukiman permanen dan pembebanan bangunan baru. Harus melacak sejarah, dimana dahulu kapal Kapten Cheng Ho bisa mendarat sampai ke daratan,” kata Henny lagi.
Pemerintah setempat, menurut Henny, harus berani mengambil kebijakan yang tidak populer seperti pelaksanaan relokasi beberapa perkampungan di Semarang Utara.
BACA JUGA: Rob Jawa Tengah: Air Tanah dan Pengelolaan Pesisir yang Keliru“Kebijakan pembangunan harus menggunakan pendekatan inklusif yang menyertakan perbaikan lingkungan, peningkatan ekonomi dan keseimbangan sosial. Tidak bisa berpegang pada satu aspek saja, misalnya ekonomi, karena telah terjadi degradasi lingkungan dan krisis sosial ekologi. Tata kelola kota juga harus beranjak ke resilient city,” tambahnya.
Penanaman mangrove dan bakau sebagai dinding alami bibir pantai penting dilakukan, dan bukannya justru direklamasi untuk gedung perkantoran dan industri, tambah Henny.
Your browser doesn’t support HTML5
Cegah Rob Semarang Terulang, Perubahan Kebijakan Harus Menyeluruh
Sementara itu, pihak Pemda Jawa Tengah telah berusaha mengatasi kebocoran pada tanggul di wilayah pesisir dengan menutupnya menggunakan sandbag pada Rabu (25/5).
“Rasanya kita harus mengaudit bangunan yang ada di sekitar laut ini. Kalau itu nanti auditnya bagus, aman, ya jalan. Kalau enggak, ya segera kita perbaiki. Biar kemudian kita bisa mencegahlah, setidaknya,” kata Ganjar, pada Rabu ketika melihat kawasan terdampak rob.
Tanggul jebol ada di tiga titik, dua selebar 20 meter dan satu selebar 8 meter. (Foto: Humas Jateng)
Upaya Perbaikan Terus Dilakukan
Sementyara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah, Bergas C Penanggungan menjelaskan, upaya menutup sementara tanggul yang jebol memperoleh dukungan banyak pihak. Mereka yang terlibat adalah Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), Dinas Pusdataru Jateng, TNI-Polri, relawan, PT Pelindo dan sejumlah perusahaan terdampak di kawasan Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang.
Penutupan sementara itu menggunakan karung pasir dalam jumlah besar. Bergas mencontohkan, untuk titik tanggul yang jebol sepanjang 20 meter, dibutuhkan 3.500 karung, sedangkan titik lain yang mengalami kebocoran sebesar 8 meter membutuhkan 1.500 karung pasir.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam kunjungan ke lokasi rob di Semarang, Rabu (25/5). (Foto: Kemen PUPR)
"Sandbag ini kita bawa. Kalau memang bisa menggunakan trailer. kita menggunakan trailer, dengan tenaga manusia juga pada saat penyusunannya. Kalau memang terjadi ketinggian, trailer di titik tertentu berhenti, kita lansir pakai perahu, kamatara, perahu karet. Ini semua kita siapkan semua,” kata Bargas.
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono turut meninjau lokasi tanggul yang jebol di Semarang, Rabu (25/5) petang. Dalam keterangan tertulis, KemenPUPR mencatat dari tiga titik tanggul yang jebol, satu titik sepanjang 20 meter telah selesai ditutup. Dua titik lainnya dengan panjang 8 m dan 20 meter, masih terus dikerjakan dengan target akan selesai pada Kamis petang (26/5). [ns/rs]