Hasil kajian Komnas HAM menemukan bahwa lingkungan TPS yang tidak sehat merupakan salah satu faktor yang berkontribusi atas tragedi kematian massal petugas Pemilu 2019 yang lalu. Karena itu, Wakil Ketua Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan lembaganya telah menyampaikan beberapa catatan agar lingkungan TPS lebih sehat dan kondusif bagi para petugas pemilu. Rekomendasi tersebut telah disampaikan kepada KPU, Bawaslu, dan Kementerian Kesehatan.
"Kami mengimbau agar petugas Pemilu tidak mengonsumsi makanan dan minuman yang tidak sehat, misalnya gorengan, minuman suplemen, atau minum kopi secara berlebihan, dan lain-lain," jelas Pramono, Selasa (13/2).
Selain menyerukan petugas TPS agar waspada jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Pramono juga berharap ada bantuan hidup dasar yang dipersiapkan bagi petugas yang sakit atau kondisi badannya tidak enak.
Selain itu, Komnas HAM meminta Dinas Kesehatan di setiap kabupaten atau kota untuk menyiagakan seluruh tenaga kesehatan yang ada di RSUD dan Puskesmas. Termasuk kendaraan operasional hingga proses pemungutan dan penghitungan suara tuntas.
"Selain itu, koordinasi yang intensif dengan KPU dan Bawaslu setempat juga sangat penting, sehingga jika di TPS terjadi suatu yang tidak diinginkan, dapat diatasi nakes dengan cepat," tambahnya.
VOA sudah menghubungi sejumlah komisioner KPU terkait hal ini. Namun, hingga berita ini diturunkan belum ada tanggapan dari komisioner KPU.
Perludem Berharap KPU Belajar dari Tragedi Kematian Petugas di Pemilu 2019
Sementara itu, Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati mengatakan KPU telah mengambil sejumlah kebijakan untuk memitigasi terulangnya ratusan petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) seperti tahun 2019.
Salah satunya yaitu menyediakan mesin fotokopi untuk menyalin rangkap dokumen yang dibutuhkan. Sebab, belajar dari pemilu 2019 dibutuhkan belasan dokumen dengan masing-masing rangkap 20 lembar sehingga membuat lelah petugas KPPS.
"Jadi artinya beban tugas untuk petugas KPPS bisa dikurangi dengan menggunakan mesin ini," ujar Khoirunnisa kepada VOA, Selasa (13/2).
Seorang relawan memeriksa lembar surat suara untuk pemilihan calon presiden dan wakil presiden di Gudang KPU Kotamadya Jakarta Timur, Kamis, 11 Januari 2024. (Foto: Indra Yoga/VOA)
Kendati demikian, Nisa mengatakan penyelenggara pemilu perlu memastikan mesin tersebut tersedia di sekitar 820 ribu TPS dan bisa digunakan petugas. Sebab, persoalan di masing-masing daerah cukup beragam mulai seperti ketersediaan listrik.
Selain itu, KPU juga sudah memiliki aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) untuk membantu petugas KPPS di lapangan. Namun, pantauan Perludem belum ada bimbingan teknis kepada petugas terkait penggunaan Sirekap. Karena itu, ia khawatir aplikasi ini tidak akan maksimal dalam membantu petugas pemilu.
"Jadi ada beberapa upaya yang dilakukan KPU untuk menyederhanakan proses salah satunya ada mesin dan Sirekap, sehingga saksi pengawas bisa lihat dari aplikasi dan catatan harus dibuka ke publik," tambahnya.
Seorang petugas memeriksa lembar surat suara untuk pemilihan Dewan Perwakilan Daerah RI (DPD RI) di Gudang KPU Kota Depok, di Cibinong, Jawa Barat, Rabu, 10 Januari 2024 (Foto: Indra Yoga/VOA)
Sebanyak 800-an petugas KPPS meninggal dan lebih dari 5 ribu petugas sakit akibatpemilu presiden dan pemilu legislatif serentak pada 2019. Kasus terjadi saat penghitungan suara dan pascapenghitungan suara diduga terjadi karena banyaknya jumlah suara yang harus dihitung. Akibatnya, proses penghitungan suara di jenjang KPPS berlangsung hingga berhari-hari.
Adapun untuk Pemilu 2024, KPU RI telah melantik 5,7 juta anggota KPPS di 71.000 lokasi pada Kamis (25/1). Mereka tersebar di 820 ribu TPS di seluruh provinsi dan pemilihan luar negeri. [sm/em]