China pada Minggu (13/10) setuju untuk membantu Vietnam dalam pembangunan jalur kereta api lintas batas dan mengambil langkah-langkah untuk memperluas impor pertanian dari negara tetangganya yang lebih kecil itu, kata media pemerintah Vietnam.
Perdana Menteri China, Li Qiang, dalam kunjungan resminya ke Vietnam berjanji bahwa China lebih jauh akan membuka pasarnya untuk buah-buahan, makanan laut, dan produk-produk Vietnam lainnya yang bermutu tinggi, kata sebuah laporan media pemerintah.
China adalah mitra dagang terbesar Vietnam dan pasar ekspor terbesar kedua setelah Amerika Serikat. Perdagangan antara kedua negara itu mencapai $172 miliar pada tahun 2023.
Pemimpin tertinggi Vietnam, To Lam mengisyaratkan pentingnya hubungan itu ketika ia menjadikan China destinasi kunjungan luar negeri pertamanya setelah menjabat tahun lalu.
BACA JUGA: Kunjungi Vietnam, PM China Setuju Tingkatkan Hubungan EkonomiLi datang ke Vietnam dari negara tetangganya, Laos, di mana ia menolak seruan pada pertemuan para pemimpin Asia Tenggara untuk menghormati hukum internasional atas sengketa wilayah di Laut China Selatan.
Perdana Menteri Vietnam, Pham Minh Chinh, mengatakan kepada Li, kedua belah pihak harus menghormati hak dan kepentingan sah masing-masing, menyelesaikan perselisihan dengan cara damai dan mengatasi masalah yang berkaitan dengan nelayan dan kapal mereka dengan baik, kata laporan media pemerintah.
Vietnam mengutuk China dua minggu lalu, terhadap apa yang digambarkan sebagai serangan oleh aparat penegak hukum Chinayang melukai beberapa nelayan Vietnam di dekat Kepulauan Paracel di Laut China Selatan.
Pulau-pulau itu secara de facto di bawah kendali China sejak 1974, ketika Beijing merebut dari Vietnam dalam konflik kelautan yang singkat, tetapi penuh kekerasan.
BACA JUGA: China Menentang Pertikaian Soal Laut China Selatan, Salahkan Campur Tangan AsingMenteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken, mengatakan kepada para pemimpin Asia Tenggara yang berkumpul di Laos pekan lalu, bahwa Washington prihatin dengan aktivitas China yang “semakin berbahaya dan melanggar hukum” di Laut China Selatan, yang secara keseluruhan diklaim oleh Beijing.
Dalam pembicaraan mereka pada Minggu, Chinh dan Li sepakat untuk memperdalam perdagangan dan kerja sama dalam diplomasi, pertahanan nasional dan keamanan publik, kata laporan media pemerintah.
Keduanya juga menyaksikan penandatanganan 10 perjanjian kerja sama, termasuk pembentukan kelompok kerja untuk mengembangkan zona kerja sama ekonomi lintas negara dan penerapan kode QR, serta layanan pembayaran lintas negara.
Dalam bidang perdagangan, Chinh meminta akses yang lebih besar atas berbagai produk termasuk buah-buahan tropis, daging, lobster hasil budidaya, dan obat-obatan tradisional berbahan tanaman. [ps/ab]