Para anggota legislatif senior dari Partai Demokrat pada Senin (15/4) menuduh pemerintahan Trump melakukan "upaya aneh dan melanggar hukum untuk mendapat keunggulan politik" dengan kemungkinan rencananya mengirim imigran ilegal yang ditahan di perbatasan AS-Meksiko ke distrik kongres yang diwakili oleh Partai Demokrat.
Anggota Kongres Jerrold Nadler, Elijah Cummings dan Bennie Thompson, semuanya adalah ketua komite Dewan Perwakilan yang menyelidiki pemerintahan Presiden Donald Trump, menuntut dokumen dan komunikasi mengenai rencana untuk memindahkan para migran dari perbatasan ke ratusan komunitas di seluruh AS.
Dalam tentangannya terhadap Trump, para pejabat setempat yang jauh dari perbatasan di seluruh AS telah menyatakan yurisdiksinya sebagai kota suaka bagi para migran dan menolak membantu para pejabat federal melacak para imigran sehingga mereka bisa dideportasi.
Senin, Trump kembali mengatakan ia ingin memindahkan para imigran yang ditahan di perbatasan ke kota-kota dan negara-negara bagian suaka setelah pada akhir pekan Trump mengatakan ia ingin kota-kota dan negara bagian itu "mengurus para imigran ilegal dan ini termasuk anggota geng, pengedar narkoba, penyelundup manusia, dan penjahat dari segala bentuk, ukuran dan jenis.
"Anggota parlemen mengatakan, "Mengejutkan presiden dan pejabat pemerintahan senior mempertimbangkan untuk memanipulasi keputusan pembebasan untuk alasan politis semata."
Departemen Keamanan Dalam Negeri sebelumnya mengatakan Kongres belum mengalokasikan uang apa pun untuk mengangkut para migran dari perbatasan ke kota-kota suaka yang jauh, sementara agen Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai menyebut gagasan itu sebagai "beban operasional yang tidak perlu."
Tetapi Trump dalam beberapa hari terakhir menghidupkan kembali gagasan itu, mengklaim bahwa oposisi Demokrat yang menyukai perbatasan terbuka harus bersedia menerima migran ke dalam komunitas mereka. Trump sering berselisih dengan anggota parlemen Partai Demokrat terkait pendanaan untuk mengendalikan lonjakan 100.000 migran per bulan di perbatasan.
Beberapa pejabat Demokrat setempat mengatakan menyambut para migran yang sebagian besar dari Amerika Tengah di kota-kota mereka, sementara pejabat partai lainnya mengklaim Trump tidak memiliki hak hukum untuk memilih komunitas tertentu untuk masuknya migran.
Juru bicara Gedung Putih Sarah Sanders pada acara televisi "Fox News Sunday", mengatakan "Kita tentu menelaah semua pilihan selama Partai Demokrat menolak mengakui krisis di perbatasan." [my]