Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah mengirimkan surat ke Presiden Joko Widodo. Surat itu mempertanyakan kebenaran informasi bahwa ada orang di lingkaran dalam presiden yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat. Menurut AHY, informasi tersebut berasal dari laporan kader dan pimpinan partai Demokrat di berbagai daerah.
"Gerakan ini juga dikatakan sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Joko Widodo," jelas AHY dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (1/2/2021).
AHY menambahkan para menteri dan pejabat pemerintah yang bekerja sama dengan kader Partai Demokrat yang masih aktif dan telah dipecat itu diduga ingin mendorong Kongres Luar Biasa untuk mengganti dirinya dari jabatan Ketua Umum. Menurutnya, gerakan ini bertujuan untuk kepentingan pemilu 2024.
Your browser doesn’t support HTML5
Demokrat Minta Presiden Klarifikasi Soal Isu Pengambilalihan Posisi AHY
AHY juga menyebut para pelaku menargetkan 360 orang yang memegang suara partai untuk mendesak kongres. Kata dia, pelaku merasa yakin gerakan tersebut akan berhasil karena mendapat dukungan dari sejumlah pejabat tinggi negara. Kendati demikian, AHY menuturkan para kader Demokrat telah memberikan surat dukungan atas hasil kongres yang memilih dirinya. Demokrat juga akan mengambil tindakan atas gerakan ini dengan cara sesuai konstitusi dan damai.
"Kami yakin tidak ada satupun pemimpin partai yang rela diambil alih kekuasaannya secara inkonstitusional oleh pihak manapun. Dalam upaya mempertahankan apa yang kami miliki, akan kami tempuh dengan mengindahkan konstitusi dan undang-undang," tambah AHY.
Sementara Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief mengatakan orang yang ingin mengambil alih kepemimpinan AHY adalah Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko. Hal tersebut disampaikan Andi Arief melalui akun twitternya pada Senin (1/2).
"Banyak yang bertanya siapa orang dekat Pak Jokowi yang mau mengambil alih kepemimpinan AHY di demokrat, jawaban saya KSP Moeldoko. Kenapa AHY berkirim surat ke Pak Jokowi, karena saat mempersiapkan pengambilalihan menyatakan dapat restu Pak Jokowi," tulis Andi Arief melalui akun twitter @Andiarief__.
Menanggapi itu, Kepala KSP Moeldoko mengatakan isu yang ditudingkan Demokrat tidak berkaitan dengan presiden dan KSP secara kelembagaan. Ia menduga isu tersebut muncul karena dirinya banyak menerima tamu dari pihak manapun.
Ketua KSP Moeldoko. (Foto: KSP)
"Mungkin dasarnya foto-foto. Ya ada dari Indonesia Timur dari mana-mana datang ke sini kan ingin foto dengan saya. Ya terima saja," terang Moeldoko kepada wartawan, Senin (1/2/2021).
Moeldoko mengklaim ia juga mencintai Partai Demokrat. Ia juga menyarankan pemimpin Demokrat tidak reaktif dan terombang-ambing. Kendati demikian, Moeldoko tidak membantah secara langsung terkait upaya pengambilalihan kepemimpinan di Partai Demokrat. [sm/ab]