Dalam permintaannya untuk debat mendesak, Uni Eropa menyebut kemerosotan tajam hak asasi manusia di Belarus setelah kemenangan pemilu Presiden Alexander Lukashenko pada 9 Agustus yang diduga curang.
Dalam pidato pembukaannya di hadapan dewan itu, Komisaris Tinggi PBB untuk HAM, Michele Bachelet mengkonfirmasi kekhawatiran ini. Ia mengatakan kantornya menerima laporan yang mengkhawatirkan tentang penindasan kekerasan yang sedang berlangsung terhadap demonstrasi damai, yang melibatkan penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh petugas penegak hukum.
Your browser doesn’t support HTML5
Dewan HAM PBB Akan Gelar Debat Soal Situasi di Belarus
“Ribuan penangkapan, banyak di antaranya tampaknya sewenang-wenang, dan ratusan tuduhan penyiksaan atau penganiayaan, termasuk terhadap anak-anak. Beberapa laporan menunjukkan kekerasan seksual. Belum lama ini juga dilaporkan penculikan oleh orang-orang tak dikenal dari orang-orang yang terkait dengan oposisi. Bukti langkah-langkah pihak berwenang untuk menangani laporan ini sangat terbatas,” jelasnya.
Yury Ambrazevich.
Duta Besar Belarus untuk PBB di Jenewa, Yuri Ambrazevich, mengatakan proposal Uni Eropa tersebut adalah bagian dari kampanye politik yang luas untuk mendukung kekuatan politik di Belarus yang kalah dalam pemilu. Ia berbicara melalui seorang penerjemah.
“Usulan Uni Eropa tidak ada hubungannya dengan hak asasi manusia, melainkan untuk memberikan tekanan politik terhadap negara Belarus, yang merupakan bentuk intervensi langsung dalam urusan dalam negeri negara yang berdaulat dan merupakan pelanggaran berat terhadap hukum internasional," jelas Yuri Ambrazevich.
Michelle Bachelet, dalam pembukaan sidang ke-45 Komisi HAM PBB di Jenewa, Swiss, 14 September 14, 2020. (Martial Trezzini/Pool via REUTERS)
Dalam pidatonya, Pimpinan Hak Asasi Manusia PBB, Michelle Bachelet menyampaikan penilaian yang suram mengenai situasi HAM di seluruh dunia. Dengan berapi-api ia menekankan pelanggaran berat di puluhan negara di seluruh dunia, pelanggaran yang menekan hak dan kebebasan orang, memiskinkan masyarakat, memicu kekerasan dan konflik.
Catatan hak asasi manusia di sejumlah negara akan ditinjau pada sesi sidang Dewan selama tiga minggu. Negara-negara itu termasuk Kamboja, Republik Demokratik Kongo, Sudan, Myanmar, Ukraina, Venezuela, Suriah, dan Yaman.
Komisaris Tinggi HAM memperingatkan ketidakstabilan politik, pergolakan sosial dan ekonomi dan kekerasan akan berlanjut jika keluhan, keputusasaan dan ketidaksetaraan yang dialami jutaan orang tidak ditangani. [my/lt]