Dewan Keamanan PBB Buat Resolusi Pengiriman Bantuan ke Suriah

German Chancellor Angela Merkel (L) twinkles to the parliamentary group leader of the conservative Christian Democratic Union (CDU) Volker Kauder ahead of the faction meeting of CDU and CSU in Berlin.

Resolusi itu akan mengotorisasi pengiriman bantuan kemanusiaan ke Suriah tanpa seizin pemerintah Presiden Bashar al-Assad.
Australia, Luksemburg dan Yordania berencana akan mengedarkan sebuah rancangan resolusi baru Dewan Keamanan PBB yang menurut para diplomat akan mengotorisasi pengiriman bantuan kemanusiaan ke Suriah tanpa seizin pemerintah Presiden Bashar al-Assad.

Duta Besar Australia untuk PBB, Gary Quinlan mengatakan kepada wartawan setelah pertemuan Dewan Keamanan, Kamis (29/5), mengenai krisis kemanusiaan, bahwa 90 persen bantuan saat ini sampai ke kawasan-kawasan yang dikuasai pemerintah, sementara warga Suriah di kawasan-kawasan yang dikontrol oposisi tidak mendapatkan bantuan pangan dan obat-obatan.

Quinlan mengatakan, resolusi yang akan diedarkan dengan sangat segera itu merupakan tanggapan terhadap seruan Sekjen PBB Ban Ki-moon agar Dewan Keamanan mengambil tindakan. Meski demikian, Quinlan tidak mengungkapkan rincian lebih jauh.

Para diplomat yang mengenal rancangan resolusi itu mengatakan, berdasarkan Bab 7 Piagam PBB, pengiriman bantuan seperti itu akan dilakukan dengan dukungan militer.

Jika disetujui, resolusi itu akan mengotorisasi akses kemanusiaan melalui dua lintasan dari Turki -- satu dari Yordania dan satu dari Irak. Para diplomat yang meminta nama mereka dirahasiakan karena rancangan itu belum disampaikan ke publik, mengatakan, langkah itu diharapkan dapat membantu lebih dari dua juta warga Suriah yang belum mendapat bantuan.