Dewan Keamanan PBB dijadwalkan membahas krisis di perbatasan Rusia-Ukraina hari Senin, dalam sidang yang diserukan AS untuk membahas pengerahan lebih dari 100 ribu tentara oleh Rusia di kawasan itu dan “tindakan destabilisasi lainnya yang ditujukan ke Ukraina.”
Duta besar AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, mengatakan di acara televisi ABC “This Week” hari Minggu bahwa Dewan akan menekan Rusia untuk menjelaskan pengerahan tentaranya. “Suara kami bersatu dalam menyerukan Rusia untuk menjelaskannya,” kata Thomas-Greenfield.
Dmitry Polyanskiy, wakil tetap pertama Rusia untuk PBB, dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB, 23 September 2021. (AP)
Rusia mengabaikan langkah AS itu, dengan Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB Dmitry Polyanskiy menyebut sidang itu sebagai “aksi” kehumasan.
Rusia adalah satu dari lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan dapat menggunakan hak vetonya untuk memblokir tindakan hukuman oleh Dewan terhadap Rusia.
Pertemuan hari Senin merupakan putaran pembicaraan terbaru mengenai konflik di tengah-tengah berbagai upaya untuk menemukan resolusi diplomatik. AS telah mengancam akan menjatuhkan sanksi-sanksi ekonomi yang keras jika Rusia menginvasi Ukraina, dan telah mengesampingkan tuntutan Rusia agar NATO menarik pasukan dari Eropa Timur dan mencegah Ukraina bergabung dengan aliansi itu.
Rusia, yang menganeksasi Semenanjung Krimea Ukraina pada tahun 2014, menyatakan tidak berencana untuk menginvasi Ukraina lagi. Tetapi Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov Minggu mengatakan Rusia akan meminta NATO dan Organisasi bagi Keamanan dan Kerja Sama di Eropa (OSCE) untuk menjelaskan apakah mereka berniat untuk menerapkan komitmen keamanan penting.
Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menghadiri pertemuan dengan Menlu Iran Hossein Amirabdollahian di Moskow, Rusia 20 Januari 2022. Kementerian Luar Negeri Rusia/Handout via REUTERS
“Kami mengirimkan permintaan resmi kepada kolega-kolega kami di NATO dan OSCE, mendesak mereka untuk menjelaskan bagaimana niat mereka untuk menerapkan komitmen tidak memperkuat keamanan mereka dengan mengorbankan keamanan pihak lain,” kata Lavrov di stasiun televisi pemerintah.
NATO telah meningkatkan kehadiran militernya di negara-negara anggota yang berbatasan dengan Rusia, tetapi Sekjen NATO Jens Stoltenberg mengatakan hari Minggu bahwa NATO tidak berniat mengirimkan pasukan ke Ukraina jika Rusia menginvasi bekas republik Soviet itu.
“Kami tidak punya rencana untuk mengerahkan pasukan tempur NATO ke Ukraina … kami memusatkan perhatian pada pemberian dukungan,” kata Stoltenberg kepada BBC. “Ada perbedaan antara menjadi anggota NATO dan menjadi mitra yang kuat dan sangat berharga seperti Ukraina.”
BACA JUGA: NATO Pertegas Tak Akan Kirim Pasukan ke UkrainaDi AS, juru bicara Pentagon John Kirby mengatakan dalam acara Fox News Sunday bahwa invasi Rusia “mungkin terjadi, sungguh, kapan saja.” Kirby mengatakan Presiden Rusia Vladimir Putih “terus menambahkan tentara” di perbatasannya dengan Ukraina. Kirby menolak menjatuhkan sanksi menjelang kemungkinan invasi Rusia atau menyebut institusi keuangan Rusia mana yang akan ditargetkan oleh Barat.
Beberapa negara, termasuk AS, telah mengirim senjata untuk pemerintah Kyiv untuk membantunya membela diri. PM Inggris Boris Johnson dijadwalkan mengunjungi kawasan itu pekan ini dan berencana berbicara dengan Putin melalui telepon. Johnson sedang mempertimbangkan untuk melipatgandakan pasukan Inggris di negara-negara Baltik dan mengirim senjata defensif ke Estonia, kata kantornya. [uh/ab]