Dewan Keamanan PBB, pada Senin (2/10), menyetujui sebuah misi yang dipimpin Kenya untuk mengembalikan stabilitas di Haiti, setahun setelah para pemimpin negara Karibia yang dikoyak aksi kekerasan itu memohon untuk diterjunkannya pasukan internasional ke wilayahnya.
Negara termiskin di belahan Barat itu sedang terpuruk, di mana geng-geng kriminal bersenjata mengambil alih berbagai wilayah di negara tersebut dan melancarkan aksi kekerasan brutal. Perekonomian dan sistem kesehatan masyarakat di sana juga ambruk.
Perdana Menteri Haiti Ariel Henry dan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres telah menyerukan dukungan internasional sejak akhir tahun 2022 untuk membantu kepolisian Haiti yang masih hijau. Akan tetapi, sebagian besar komunitas internasional sudah lebih dulu pesimistis mengingat kegagalan upaya intervensi di negara itu sebelumnya.
BACA JUGA: Dewan Keamanan PBB akan Ambil Keputusan Soal Pasukan Non-PBB untuk Bantu HaitiResolusi yang dikeluarkan pada Senin (2/10) tersebut disahkan dengan 13 suara dukungan, sementara China dan Rusia memilih abstain.
Terobosan berupa rencana untuk menerjunkan pasukan internasional itu muncul pada Juli lalu, ketika Kenya menawarkan diri untuk memimpin pasukan dan mengirimkan 1.000 personel keamanannya ke Haiti.
Resolusi itu menyerukan pengerahan sebuah “misi dukungan keamanan multinasional” – yang bukanlah pasukan PBB resmi – dengan kerja sama satu “negara pemimpin” dengan pemerintah Haiti.
Misi itu disetujui untuk beroperasi selama satu tahun sebagai permulaan, dengan peninjauan setelah sembilan bulan.
Pasukan itu bertujuan untuk memberikan “dukungan operasional kepada Kepolisian Nasional Haiti, termasuk membangun kapasitasnya melalui perencanaan dan pelaksanaan operasi dukungan keamanan bersama” dan akan bekerja untuk “menangkal geng-geng dan meningkatkan kondisi keamanan di Haiti,” demikian bunyi resolusi tersebut.
Misi itu juga bertujuan untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk diselenggarakannya pemilu di Haiti, yang terhenti sejak 2016.
BACA JUGA: Menhan AS Puji Hubungan Pertahanan AS-KenyaPasukan itu akan berupaya “mengambil tindakan mendesak sementara yang bersifat luar biasa” dan, dengan berkoordinasi dengan kepolisian Haiti, akan mempunyai wewenang untuk melakukan penangkapan.
Haiti sedang menghadapi tindak kekerasan yang mengerikan, termasuk pembakaran orang hidup-hidup dan pemerkosaan sebagai alat teror.
Dalam laporannya baru-baru ini, Guterres mengatakan bahwa situasi di negara itu telah semakin buruk karena semakin banyaknya anggota geng dengan persenjataan yang lebih baik daripada polisi.
Hampir 2.800 pembunuhan tercatat di Haiti selama periode Oktober 2022 hingga Juni 2023, di mana 80 korban tewas di antaranya adalah anak-anak di bawah umur, demikian ungkap laporan PBB. [rd/lt]