Dewan Pengawas Platform Meta, Kamis (29/6) menyerukan penskorsan PM Kamboja Hun Sen selama enam bulan, dengan mengatakan video yang diposting di laman Facebooknya telah melanggar peraturan Meta mengenai ancaman kekerasan.
Dewan yang didanai Meta tetapi beroperasi secara independen itu mengatakan perusahaan itu telah keliru dengan mengabaikan video itu dan memerintahkan penghapusannya dari Facebook.
Meta, dalam pernyataan tertulis, setuju untuk menghapus video itu tetapi menyatakan akan menanggapi rekomendasi untuk menskors Hun Sen setelah peninjauan kasusnya.
Penskorsan itu akan membungkam laman Facebook perdana menteri itu kurang dari sebulan sebelum pemilu di Kamboja, meskipun para kritikus mengatakan pemilu itu hanya merupakan kedok mengingat pemerintahan Hun Sen yang otokratis.
Keputusan ini merupakan yang terbaru dari serangkaian teguran Dewan Pengawas mengenai bagaimana perusahaan media sosial terbesar di dunia itu menangani para pemimpin politik yang melanggar aturan dan menghasut untuk melakukan kekerasan seputar pemilu.
Upaya integritas pemilu perusahaan itu menjadi pusat perhatian sementara AS mempersiapkan pemilihan presiden tahun depan.
Logo Facebook dan Meta. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration//File Photo)
Dewan itu mendukung pelarangan Meta pada tahun 2021 terhadap mantan presiden Donald Trump – yang sekarang menjadi unggulan terdepan bagi nominasi calon presiden dari Partai Republik untuk pemilu 2024 – setelah kerusuhan maut di Capitol Hill pada 6 Januari. Tetapi Dewan mengkritik sifat penangguhan tersebut yang tanpa batas dan mendesak persiapan yang lebih cermat dalam menghadapi situasi politik yang secara keseluruhan rawan.
Meta memulihkan laman mantan presiden AS itu awal tahun ini.
Pekan lalu, dewan mengatakan penanganan Meta terkait seruan kekerasan setelah pemilu Brasil 2022 terus menimbulkan kekhawatiran mengenai efektivitas upaya pemilunya.
Video Hun Sen, yang ditayangkan di laman resmi Facebooknya pada Januari lalu, memperlihatkan perdana menteri itu mengancam akan memukuli lawan-lawan politiknya dan mengirim “bandit-bandit” ke rumah mereka, menurut putusan dewan.
Meta menetapkan ketika itu bahwa video itu melanggar aturannya, tetapi memilih membiarkannya berdasarkan pengecualian “kelayakan berita,” dengan alasan bahwa publik tertarik untuk mendengarkan peringatan kekerasan oleh pemerintah mereka, kata putusan itu.
Dewan berpendapat bahwa mudarat video itu lebih besar daripada nilai beritanya. [uh/ab]