Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia Anis Matta menghadiri KTT Luar Biasa OKI dan Liga Arab di Ibu Kota Riyadh, Arab Saudi, (11/11). Dalam pidatonya yang menggunakan bahasa Arab, Anis mengakui pertemuan tingkat tinggi ini dilaksanakan sebagai respon terhadap upaya membebaskan Palestina dengan segala kekuatan dan sumber daya yang dimiliki.
Anis menambahkan, Israel -- di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dengan para sekutu ekstremis sayap kanannya -- tidak memahami bahasa apapun kecuali kekuatan, penindasan, dan kekejaman, sehingga membuat keputusan-keputusan PBB, Dewan Keamanan, dan Mahkamah Internasional sekadar tinta di atas kertas.
Your browser doesn’t support HTML5
Di KTT OKI dan Liga Arab Indonesia Serukan Israel Dikeluarkan dari PBB
Karena itu, lanjutnya, Indonesia berpandangan KTT kali ini harus menghasilkan rekomendasi dan langkah-langkah nyata. Dalam konteks ini, Indonesia mengajukan sejumlah usulan, termasuk meningkatkan upaya politik dan diplomatik untuk mengakhiri perang di Gaza dan Lebanon dan mencegah setiap upaya eskalasi dari pihak manapun yang berpotensi menarik kawasan ini ke dalam perang regional yang tidak terkendali.
Selain itu, Indonesia mengusulkan pengerahan dukungan dari masyarakat Arab dan Muslim agar berpartisipasi dalam menyokong perjuangan rakyat Palestina meraih kemerdekaan, serta membuka segala saluran resmi dan tersedia untuk mengirim bantuan kemanusiaan ke Palestina.
Indonesia juga mendesak semua lembaga internasional untuk mengisolasi Israel dan mencabut keanggotaannya dari PBB, serta tidak membiarkan kejahatan perang dan genosida dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina tanpa hukuman.
"Keempat, melanjutkan pemutusan hubungan ekonomi, perdagangan, dan investasi dengan Israel, serta perusahaan-perusahaan yang terkait dengan zionisme global dan menghentikan semua proyek-proyek Israel yang berjalan di negara-negara anggota (OKI dan Liga Arab)," katanya.
Untuk mengompensasinya, kata Anis, negara-negara anggota Liga Arab dan OKI memperbesar volume perdagangan antar sesama. Anis mengatakan, Indonesia juga mengusulkan penolakan atas segala upaya normalisasi hubungan dan meninjau kembali hubungan diplomatik dengan Israel, sejalan dengan Insiatif Perdamaian Arab.
Menanggapi hal itu, pengamat hubungan internasional dari Universitas Islam Indonesia Hasbi Aswar menjelaskan ada hal-hal baru dan menarik yang disampaikan oleh Indonesia kali ini yakni mendesak keanggotaan Israel di PBB dicabut. Dia mengharapkan Indonesia akan mengulang seruan pencabutan keanggotaan Israel di PBB dalam beragam forum badan dunia tersebut nantinya.
Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman (tengah) berpose untuk foto bersama dengan para pemimpin negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Liga Arab selama pertemuan puncak luar biasa bersama mereka di Riyadh, 11 November 2024. (SPA/AFP)
"Kenapa (seruan) ini penting karena Israel sebenarnya sudah tidak peduli dengan hukum internasional. PBB sudah banyak diabaikan oleh Israel. Jadi PBB harus mengambil sikap yang lebih tegas, bukan sekadar mengecam, mengecam, dan mengecam. Salah satu yang bisa dilakukan PBB adalah menghentikan keanggotaan Israel," ujarnya kepada VOA, Selasa (12/11).
Dia mencontohkan Israel telah menerbitkan undang-undang yang melarang kegiatan UNRWA (badan PBB urusan pengungsi Palestina) dan bahkan menyatakan UNRWA adalah organisasi teroris.
Hal baru lain yang disampaikan Indonesia, lanjut Hasbi, adalah pemutusan hubungan ekonomi, dagang dan investasi dengan Israel atau yang memiliki kaitan dengan Israel. Seruan semacam ini, menurutnya, sekaligus kritik kepada negara-negara Timur Tengah yang telah memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.
Pernyataan Anis di KTT tersebut, kata Hasbi, juga sekaligus kritik terhadap Indonesia yang juga melakukan hubungan bisnis dengan Israel meski melalui pihak ketiga. Dia menyatakan fenomena ini akan mendapat perhatian masyarakat di dalam negeri dan mereka akan mencari tahu apakah Indonesia juga akan memutus hubungan dagang dengan Israel.
Dia menilai negara-negara muslim tetap mempertahankan hubungan diplomatik dengan Israel karena pertimbangan ekonomi dan hubungan dengan Amerika Serikat.
Hasbi mengharapkan negara-negara di Timur Tengah yang merupakan anggota OKI bisa memblokade Israel baik melalui darat, laut, dan udara jika takut berperang dengan Israel. Hal ini, menurutnya, dapat menimbulkan tekanan terhadap Israel dan Amerika serta sekutu-sekutunya. Jika OKI tidak melakukan langkah konkrit, tambahnya, maka organisasi itu bisa dikatakan terlibat secara tidak langsung dalam genosida yang dilakukan Israel di Gaza.
Yon Machmudi, pengamat timur tengah dari Universitas Indonesia menila.i jika semua negara anggota OKI konsisten tidak melakukan segala jenis hubungan dengan Israel, maka ini akan berdampak langsung terhadap perekonomian Israel, dan bukan tidak mungkin perekonomiannya menjadi terpuruk.
Selain itu, lanjut Yon, OKI bisa mengevaluasi kembali hasil kerja enam negara yang pernah ditunjuk mewakili OKI untuk berunding untuk mengakhiri Perang Gaza, yakni Arab Saudi, Yordania, Mesir, Qatar, Turki dan Nigeria.
Dia mengharapkan seruan pemutusan segala bentuk hubungan hubungan dengan Israel dan seruan mengeluarkan Israel dari keanggotaan PBB bisa diadopsi sebagai salah satu keputusan dari KTT luar biasa OKI-Liga Arab di Riyadh ini.
"Kalau suatu negara anggota PBB tidak menaati aturan-aturan yang ditetapkan oleh PBB dalam bentuk resolusi, hukum internasional, dan bahkan kemudian menganggap berbagai agensi, i termasuk UNRWA dan UNIFIL, tidak lagi representasi PBB, artinya negara itu tidak layak lagi menjadi anggota," tuturnya. [fw/ab]