Pemerintah Kota Palu menyebutkan penyebaran virus corona di wilayah itu masih terkendali sehingga Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) belum dibutuhkan. Upaya pencegahan dilakukan dengan mendirikan enam pos pemeriksaan kesehatan di pintu masuk ke Palu melalui jalur darat dan laut.
Pemerintah Kota Palu menyatakan belum akan mengusulkan pemberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) meskipun kasus positif corona di ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah itu sudah mencapai 16.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu, dr Huzaema mengatakan situasi penyebaran virus corona di Palu belum memenuhi kriteria yang dipersyaratkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 tahun 2020 untuk penetapan PSBB. Kriteria yang dimaksudkan itu menyangkut tingkat penyebaran, jumlah kasus positif berdasarkan rentang waktu dan tingkat transmisi lokal.
BACA JUGA: Penularan Virus Corona di Palu Sudah Bersifat Transmisi LokalBerbicara dalam forum diskusi virtual Libu Ntodea (5/5), dr Huzaema menjelaskan secara tingkat penyebaran virus corona di Palu.Kasus positif virus corona, katanya,sejauh ini hanya ditemukan di tujuh dari 46 kelurahan di Kota Palu, sementaraberdasar rentang waktu tidak ada peningkatan jumlah kasus secara signifikan sejak pertama kali ditemukan pada 26 Maret 2020 silam. Dia menambahkan kasus penularan transmisi lokal belum juga terjadi secara masif karena belum ada kasus yang tidak diketahui riwayat penularannya.
“Penularan- transmisi lokal selama ini kami berpandangan bahwa belum terjadi secara masif atau secara terjadi di kota Palu. Seandainya transmisi lokal di kota Palu terjadi maka kita tidak bisa bendung lagi berapa kasus positif yang ada di kota Palu.”
BACA JUGA: Bila Kasus Corona Meningkat, Poso Pertimbangkan Usulkan PSBBDi sisi yang lain, menurutnya, PSBB belum perlu diberlakukan karena hingga kini upaya pencegahan terus dilakukan dengan mendirikan pos-pos kesehatan di perbatasan kota Palu dengan kabupaten Sigi dan Donggala. Menurutnya, pihaknya dapat terus memantau kondisi kesehatan para pelaku perjalanan yang memasuki kota Palu.
“Artinya orang-orang yang datang dari daerah terpapar itu semua di cek satu persatu dan alhamdulillah setelah selesai dipantau sebanyak 1.472 dan sekarang yang tersisa 172 orang yang dalam pemantauan,” jelas dr Huzaema.
Petugas Medis di RSU Anutapura Kota Palu dalam simulasi penanganan pasien diduga terinfeksi Covid-19, 4 Maret 2020 (VOA/Yoanes Litha).
Dia juga memastikan agar paramedis yang bertugas merawat pasien COVID-19 di beberapa rumah sakit dilengkapi dengan Alat Perlindungan Diri (APD) yang memadai.
Palu juga secara berkala menyemprotkan cairan disinfektan di tujuh kelurahan di kota Palu yang diketahui telah terpapar virus corona. Tujuh kelurahan yang dimaksud adalah Poboya, Birobuli Utara, Balaroa, Lere, Barru, Mamboro dan Bayoge.
Your browser doesn’t support HTML5
Dinas Kesehatan Nyatakan Palu Belum Butuh PSBB
Antisipasi dampak sosial ekonomi
Joppy Kekkung, anggota DPRD Kota Palu berharap melalui relokasi anggaran pemerintah Kota Palu dapat membantu mengatasi kesulitan ekonomi warga masyarakat yang terdampak. Wabah COVID-19 menyebabkan banyak orang yang kehilangan pekerjaan, termasuk para penyintas bencana alam gempa bumi 2018 yang masih tinggal di tempat-tempat hunian sementara (huntara) di kota Palu.
“Sedangkan tidak ada COVID-19 mereka harus dibantu apalagi terjadi COVID-19 di kota Palu ini, terutama mereka-mereka yang tinggal di huntara dan juga banyak masyarakat yang akibat COVID-19 terkena PHK dan banyak juga UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)yang tidak bisa berusaha,” ungkap Joppy.
Simin (67) saat berada di rumahnya yang sederhana di Jalan Tangkasi, Palu Selatan, dengan tumpukan bahan makanan yang dibelinya menggunakan bantuan dari ADRA Indonesia, Senin, 27 April 2020. (Foto: ADRA Indonesia)
Menurut Ridwan Mumu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi, untuk meringankan dampak ekonomi virus corona, pemerintah menyalurkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako yang diperuntukkan bagi 2049 keluarga miskin di Kota Palu. Secara keseluruhan setidaknya angka keluarga miskin di Sulteng mencapai 312 ribu. Dia mengakui dari jumlah keluarga miskin di Sulteng itu, masih terdapat sejumlah besar keluarga miskin yang belum tersentuh program PKH dan bantuan sembako dari pemerintah.
“Dari KK miskin ini ada sekitar 146 ribu untuk Sulawesi Tengah yang tidak masuk di program PKH dan tidak masuk juga di program sembako. Inilah yang akan dipikirkan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota,” jelas Ridwan Mumu.
Pasar tradisional Masomba di Kota Palu tampak lengang, Selasa, 24 Maret 2020. Para pedagang mengakui pendapatan mereka turun hingga 70 persen karena pembeli berkurang. (Foto: Yoanes Litha/VOA)
Dia menambahkan saat ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sudah menyiagakan beras sebanyak 200 ton, sementara pemerintah kota Palu sebanyak 100 ton sebagai antisipasi kemungkinan penerapan PSBB.
Berdasarkan data terakhir yang dirilis oleh Pusat Data Informasi Bencana (Pusdatina) COVID-19 Sulteng per tanggal 6 Mei 2020, jumlah kasus positif corona mencapai 70. Satu pasien positif yang dirawat di RSUD Tolitoli dinyatakan sembuh sehingga menambah jumlah kasus pulih dari virus corona menjadi 12. Tingkat kematian akibat virus corona tetap berjumlah tiga orang. [yl/ab]