Seorang diplomat Inggris yang berbasis di Irlandia mengundurkan diri, Senin (19/8). Dia mengklaim dalam email yang beredar daring bahwa kantor luar negeri Inggris mungkin terlibat dalam kejahatan perang terkait penjualan senjata ke Israel.
Email terkait pengunduran dirinya yang dikirim kepada rekan-rekannya diposting secara online. Mark Smith, yang berbasis di Kedutaan Inggris di Dublin, menulis bahwa "tidak ada pembenaran untuk penjualan senjata Inggris yang terus berlanjut ke Israel."
Smith, yang menyebut dirinya sebagai ahli dalam kebijakan penjualan senjata, merupakan sekretaris kedua untuk urusan "antiteror," sebuah jabatan yang relatif rendah di kantor luar negeri (FCDO).
Smith menyatakan dalam pernyataan resmi bahwa dia telah "mengirim surat kepada sekretaris luar negeri untuk mengundurkan diri dan mendesak agar Inggris segera meninjau pendekatannya terhadap situasi di Gaza," menurut laporan BBC pada Senin.
"Setiap hari kita melihat contoh yang jelas dan tak terbantahkan mengenai kejahatan perang dan pelanggaran hukum humaniter internasional di Gaza yang dilakukan oleh Negara Israel," tulis Smith dalam email pengunduran dirinya.
Seorang tentara Israel menembakkan senjatanya selama operasi darat yang sedang berlangsung oleh tentara Israel terhadap kelompok Islam Palestina Hamas, di Jalur Gaza. (Foto: via Reuters)
Ia mengatakan kekhawatiran mengenai legalitas penjualan senjata yang ia sampaikan "di setiap level" FCDO "diabaikan," dan menuduh pemerintah Inggris gagal memiliki rezim perizinan ekspor senjata yang "kuat dan transparan."
Tinjauan Hukum
Seorang juru bicara FCDO menyatakan bahwa meskipun tidak dapat mengomentari kasus-kasus individu, "pemerintah berkomitmen untuk menegakkan hukum internasional."
"Kami telah menjelaskan bahwa kami tidak akan mengekspor barang jika barang tersebut dapat digunakan untuk melakukan atau memfasilitasi pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional," tambah juru bicara tersebut dalam pernyataan yang dikirim ke AFP pada Senin.
Setelah dilantik bulan lalu, Menteri Luar Negeri David Lammy memerintahkan tinjauan hukum untuk menilai apakah lisensi ekspor senjata Inggris ke Israel berisiko memfasilitasi pelanggaran hukum humaniter internasional.
BACA JUGA: Kelompok Bantuan Desak Gencatan Senjata Segera di Gaza untuk Program Vaksinasi Massal"Kami akan memberikan informasi terbaru segera setelah proses tinjauan selesai," kata FCDO dalam pernyataannya.
Lammy sebelumnya mengindikasikan bahwa tidak akan ada "larangan menyeluruh" terhadap penjualan senjata ke Israel. Namun, ia akan "mempertimbangkan masalah-masalah terkait senjata ofensif di Gaza."
Menurut data pemerintah, Inggris telah mengeluarkan 42 lisensi militer kepada Israel antara 7 Oktober -saat Hamas menyerang Israel- hingga akhir Mei.
Sejak 7 Oktober, operasi militer Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 40.000 orang, menurut Kementerian Kesehatan di Gaza yang dikuasai Hamas. [ah/es]