Para dokter junior di kota Kolkata, India timur, Senin (21/10), menghentikan aksi mogok makan selama 17 hari mereka yang dilakukan sebagai bentuk protes atas pemerkosaan dan pembunuhan seorang kolega mereka. Mereka mengatakan, keputusan untuk mengakhiri aksi mereka yang sedianya akan berlangsung hingga akhir Oktober merupakan tanggapan terhadap permintaan orang tua korban.
Para pengunjuk rasa juga bertemu dengan menteri utama negara bagian yang dipimpin oleh oposisi itu, yang mendapat sorotan atas penanganannya terhadap kejahatan seksual. Mereka menuntut keamanan dan kondisi yang lebih baik di rumah-rumah sakit pemerintah, serta keadilan bagi perempuan yang menjadi korban. Seorang sukarelawan polisi ditangkap atas kejahatan tersebut, yang memicu protes nasional pada bulan Agustus dan September. Mayat perempuan tersebut ditemukan di Rumah Sakit dan Sekolah Tinggi Kedokteran R.G. Kar di kota tersebut pada tanggal 9 Agustus.
“Mereka (orang tua korban) mengungkapkan kekhawatiran tentang kesehatan para dokter junior yang berpuasa serta layanan kesehatan yang tidak berfungsi yang pasti mempengaruhi ratusan warga biasa,” kata Dr Debasish Halder, seorang juru bicara para dokter. Beberapa peserta mogok kerja mengalami dehidrasi parah dan harus dirawat di rumah sakit.
Para dokter mengatakan bahwa Menteri Utama Mamata Banerjee menyetujui sebagian besar tuntutan mereka ketika ia bertemu dengan mereka pada hari Senin.
“Gerakan kami untuk keadilan dan sistem perawatan kesehatan yang sehat dan aman akan terus berlanjut,” kata Halder, dan menambahkan bahwa para dokter akan memantau kemajuan mengenai jaminan dan perintah untuk perubahan yang dijanjikan Banerjee.
Rumah sakit pemerintah di seluruh India tidak memiliki fasilitas dasar seperti kamar kecil untuk dokter, petugas keamanan, dan kamera sirkuit tertutup (CCTV), kata para dokter.
Mahkamah Agung India juga menangani masalah ini, tetapi para dokter junior mengatakan bahwa upaya-upaya yang dilakukannya belum cukup untuk memastikan keadilan. Kantor berita Reuters sebelumnya melaporkan bahwa pemerintah negara bagian Benggala Barat lambat dalam membentuk pengadilan baru untuk kejahatan semacam itu. Pemerintah negara bagian juga dianggap gagal memenuhi janji-janjinya untuk melakukan tindakan keselamatan yang lebih baik, yang dibuat kepada para dokter pada tahun 2019.
India menerapkan undang-undang yang lebih keras untuk melindungi perempuan setelah pemerkosaan dan pembunuhan beramai-ramai yang mengerikan terhadap seorang perempuan di ibu kotanya, New Delhi, pada tahun 2012, tetapi para aktivis mengatakan bahwa perempuan masih menjadi mangsa kekerasan seksual. [my/ab]