Dokumen-dokumen yang diperoleh dan diterbitkan oleh Konsorsium Wartawan Investigatif Internasional (ICIJ) mengungkapkan cetak biru dan strategi di balik kampanye intensif atas pemantauan yang intrusif, serta indoktrinasi budaya dan politik terhadap kelompok etnis Muslim Uighur, Kazakh dan lainnya di Xinjiang.
Organisasi-organisasi HAM selama bertahun-tahun telah memperingatkan bahwa China menindas warga Uighur secara sistematis dan menghapus budaya serta agama mereka. Dokumen-dokumen baru itu merinci bagaimana pihak berwenang menggalakkan “pendidikan ulang” ideologis bagi seluruh penduduk China.
Orang-orang Uighur dan kelompok minoritas Muslim lainnya yang dipenjara di dalam kamp, dibagi berdasarkan skor atau nilai seberapa baik mereka berbicara bahasa Mandarin yang dominan dan mengikuti aturan ketat, mulai dari mandi hingga penggunaan toilet. Skor atau nilai itu menentukan apakah mereka dapat meninggalkan kamp itu atau tidak.
BACA JUGA: Kelompok HAM Desak Sekjen PBB Kecam Perlakuan China Terhadap MuslimDokumen-dokumen dan komunikasi internal yang bocor itu didapat dan dipublikasikan pada hari Minggu (24/11).
Publikasi dokumen yang bocor ini hanya berselang satu minggu pasca bocornya dokumen internal setebal 400 halaman di surat kabar New York Times.
“Kita berada dalam tahun 2019, dan ada lebih dari satu juta orang di kamp-kamp konsentrasi di Xinjiang? Ini keterlaluan!,” ujar Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Robert O’Brien dalam konferensi keamanan internasional di Halifax, Sabtu lalu (23/11).
Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih, Robert O’Brien
“Kamp-kamp itu harus ditutup. Kamp-kamp itu harus dibongkar,” tegas O'Brien.
“Tetapi bukan hanya kamp-kamp itu. Infrastruktur pemantauan yang dibangun di kawasan itu juga melacak orang melalui pengenalan wajah, artificial intelligence, melalui piranti elektronik. Mereka membuat sistem pemantauan di seluruh provinsi itu,” tambahnya.
Juru bicara kementerian luar negeri China, Geng Shuang
Pihak berwenang di China membenarkan langkah-langkah ekstrem itu yang diambil sebagai sesuatu yang perlu untuk mengatasi apa yang mereka klaim sebagai “terorisme” dan memastikan keamanan nasional China.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Geng Shuang, hari Senin (25/11) membantah dokumen baru yang bocor itu, dengan mengatakan masalah warga Muslim-Uighur adalah “murni urusan dalam negeri China.”
“Media-media tertentu berusaha mencemari upaya kontra-terorisme China dan deradikalisasi di Xinjiang dengan meremehkan isu-isu terkait Xinjiang, tetapi upaya mereka tidak akan berhasil. Stabilitas, solidaritas dan kerukunan etnis di Xinjiang merupakan hal terbaik menanggapi disinformasi semacam itu,” tegas Geng. (em/ka)