Anggota DPR AS pada Rabu (31/5) memilih menaikkan batas maksimum pinjaman nasional, alias plafon utang, untuk menghindari kondisi gagal bayar yang bisa berakhir bencana. Kesepakatan yang dituangkan menjadi rancangan undang-undang itu sebelumnya dirundingkan kedua partai yang bertikai selama berminggu-minggu, setelah mengalami kebuntuan demi kebuntuan.
Kesepakatan yang dicapai oleh Presiden AS Joe Biden dari Partai Demokrat dan Ketua DPR Kevin McCarthy dari Partai Republik itu menangguhkan plafon utang hingga tahun 2024 dan memangkas sedikit anggaran belanja pemerintah federal tahun depan.
“Meloloskan RUU Tanggung Jawab Fiskal adalah langkah penting pertama untuk mengembalikan Amerika ke jalurnya,” kata McCarthy, pemimpin Partai Republik di Kongres AS.
“RUU itu mengamalkan tanggung jawabnya kepada anak-anak kita, apa yang mungkin terjadi di pemerintahan yang terbelah, dan apa yang dituntut oleh prinsip dan janji kita,” ungkapnya.
BACA JUGA: Biden: Kesepakatan Plafon Utang 'Berjalan sesuai Rencana'Biden memuji pemungutan suara DPR dengan hasil 314-117 sebagai “langkah penting” untuk melindungi pemulihan ekonomi negara pascapandemi yang telah dicapai melalui “kompromi bipartisan.”
Drama itu mengakhiri ketegangan selama beberapa hari terakhir di Capitol Hill, gedung Kongres AS, di mana kementerian keuangan AS memperkirakan Amerika akan kehabisan uang kas negara sesegera Senin mendatang (5/6).
Partai Republik yang memegang suara mayoritas di DPR memerlukan bantuan puluhan anggota fraksi Demokrat untuk menangkis pemberontakan politisi fraksi Republik garis keras – 71 orang memilih ‘tidak mendukung RUU’ pada pemungutan suara – dan meloloskan RUU itu ke lantai Senat AS, yang diperkirakan akan melakukan pemungutan suara pada akhir pekan ini.
BACA JUGA: Rintangan Pertama Pengesahan Kesepakatan Untuk Mencegah AS Gagal Bayar Berhasil TerlewatiLoyalis-loyalis McCarthy menghabiskan jam-jam terakhir dengan panik untuk mengamankan cukup suara, ketika politisi senior Partai Demokrat berjanji bahwa anggotanya akan mengutamakan keuangan negara di atas godaan untuk menghabisi oposisi.
“Konsekuensi melewati tenggat waktu akan bergema di seluruh dunia dan butuh waktu bertahun-tahun untuk pulih dari itu,” kata Chuck Schumer, pemimpin Partai Demokrat di Senat, sebelum pemungutan suara di DPR dilakukan.
“Ingat, kondisi default hampir pasti akan memicu resesi lain, membuat harga-harga melonjak, membunuh jutaan lapangan kerja, di mana para pekerja keras dipecat bukan karena keselahan mereka.” [rd/rs]