DPR AS Loloskan RUU Sementara untuk Hindari Penutupan Kantor Federal 

  • Associated Press

Ketua DPR AS Mike Johnson berjalan diikuti oleh para aawak media di Gedung Capitol, Washington, pada 25 September 2024. (Foto: AP/J. Scott Applewhite)

DPR AS telah meloloskan rancangan undang-undang sementara yang akan membuat lembaga-lembaga federal tetap didanai saat tahun fiskal baru dimulai pada Selasa (1/10) depan sambil menunda keputusan akhir untuk tahun anggaran berikutnya hingga setelah pemilihan umum 5 November.

Langkah sementara, yang disetujui pada Rabu (25/9), dengan suara 341-82, secara umum mendanai lembaga pada tingkat saat ini hingga 20 Desember mendatang. Namun, tambahan dana sebesar $231 juta dimasukkan untuk memperkuat Dinas Rahasia menyusul berlangsungnya dua kali percobaan pembunuhan terhadap calon presiden dari Partai Republik Donald Trump. Penambahan lainnya juga termasuk untuk transisi presiden.

RUU ini selanjutnya akan dibawa ke Senat untuk persetujuan akhir. Pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schumer, Demokrat dari New York mengatakan bahwa ia telah mencapai kesepakatan yang memastikan pengesahan akan terjadi dengan cepat.

"Beginilah seharusnya segala sesuatunya dilakukan," kata Schumer. "Tanpa basa-basi, tanpa penundaan."

BACA JUGA: Muslim Amerika Serikat Bisa Unjuk 'Kekuatan Politik' dalam Pemilu November

Ketua DPR Mike Johnson, seorang anggota Partai Republik dari Lousiana, menyebut tindakan tersebut "hanya mendanai apa yang benar-benar diperlukan," sebuah pernyataan yang ditujukan kepada anggota konferensinya sendiri yang khawatir tentang tingkat anggaran.

Namun, hal itu tidak dapat diterima oleh beberapa anggota Partai Republik, yang memaksa pimpinan DPR dari Partai Republik itu untuk mengandalkan suara Demokrat guna meloloskan RUU melalui proses yang memerlukan setidaknya dua pertiga dukungan dari anggota yang memiliki hak suara. Johnson mengatakan satu-satunya alternatif untuk resolusi berkelanjutan pada tahap ini adalah penutupan pemerintah.

"Akan menjadi malpraktek politik untuk menutup pemerintah," kata Johnson. "Saya kira semua orang memahaminya."

Ruang DPR sebagian besar kosong selama perdebatan tentang legislasi tersebut. Anggota Kongres di kedua majelis ingin kembali ke negara bagian dan distrik asal mereka untuk berkampanye, memperlancar jalan bagi pengesahan perbaikan pendanaan sementara. Namun, negosiasi fiskal yang lebih sulit menunggu mereka pada akhir tahun.

Berdasarkan ketentuan kesepakatan sebelumnya untuk menghindari gagal bayar federal dan memungkinkan pemerintah untuk terus membayar tagihannya, pengeluaran untuk program pertahanan dan non-pertahanan akan naik 1% tahun depan. [my/lt]