DPR AS menyetujui resolusi yang meminta Departemen Kehakiman untuk resmi mendakwa Mark Meadows, mantan kepala staf Presiden Donald Trump, dengan tuduhan pidana penghinaan terhadap Kongres karena menolak bersaksi kepada komite khusus yang menyelidiki kerusuhan 6 Januari di Capitol, gedung Kongres AS, oleh para pendukung Trump.
Resolusi itu disahkan di DPR yang dipimpin fraksi Demokrat Selasa larut malam dengan suara 222-208, dengan dua anggota fraksi Republik bergabung dengan seluruh anggota Demokrat yang mendukung resolusi itu. Dua anggota fraksi Republik, Adam Kinzinger dan Liz Cheney, menjadi anggota komite khusus itu bersama dengan tujuh anggota Demokrat yang dengan suara bulat pada hari Senin merekomendasikan agar Meadows dikenai tuntutan pidana.
Meadows menyerahkan 6.600 halaman catatan yang diambil dari akun email pribadi dan sekitar 2.000 SMS kepada komite DPR beranggotakan sembilan orang yang menyelidiki kekerasan oleh ratusan pendukung Trump di Capitol 11 bulan silam. Kerusuhan itu terjadi sewaktu para legislator mengukuhkan bahwa kandidat Demokrat Joe Biden telah mengalahkan Trump dalam upayanya terpilih kembali.
BACA JUGA: Panel 6 Januari akan Pidanakan Kepala Staf TrumpMeadows awalnya setuju untuk bersaksi mengenai perannya sebelum 6 Januari dalam upaya membantu Trump meraih masa jabatan kedua dan berbagai tindakannya pada hari itu. Para pengunjuk rasa, yang didesak Trump agar berjuang habis-habisan untuk membuatnya tetap berkuasa, menyerbu Capitol, memecahkan kaca-kaca jendela dan berkelahi dengan polisi. Pekan lalu, Meadows berubah pikiran mengenai kesaksian, seraya mengutip penegasan Trump mengenai hak istimewa eksekutif untuk merahasiakan dokumen guna menghalangi investigasi.
“Jika Anda membuat alasan untuk menghindari kerja sama dengan penyelidikan kami, Anda membuat alasan untuk menyembunyikan kebenaran dari rakyat Amerika mengenai apa yang terjadi pada 6 Januari,” kata Bennie Thompson, ketua komite khusus, kepada para legislator dalam perdebatan menjelang pemungutan suara Selasa malam.
Meadows menjadi anggota DPR dari fraksi Republik pada tahun 2013 hingga 2020 sebelum menjadi kepala staf Trump. Ia adalah mantan anggota Kongres pertama yang akan dikenai tuduhan penghinaan sejak 1830.
Anggota DPR dari fraksi Republik Jim Jordan mengecam resolusi itu dalam perdebatan di DPR dan membela mantan koleganya itu. “Ini salah,” kata Jordan. “Anda semua mengetahuinya. Tetapi nafsu akan kekuasaan, nafsu untuk mengalahkan lawan Anda, begitu kuatnya sehingga Anda tidak peduli.” [uh/ka]