Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan melakukan pertemuan pada awal Juli untuk membicarakan soal pemberian amnesti kepada 90 orang tahanan politik asal Papua. Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan grasi kepada lima orang tahanan politik dari Papua.
Wakil Ketua Komisi I yang membidangi persoalan pertahanan dan luar negeri Tantowi Yahya, Rabu (24/6) mengatakan pertemuan itu dilakukan karena pembebasan narapidana politik dan tahanan politik tidak hanya bisa dilihat dari perspektif hukum tetapi juga politik.
Sebelum membebaskan para tahanan politik di Papua, pemerintah selanjutnya harus membuat roadmap atau peta jalan yang disepakati bersama antara pemerintah dan DPR terkait penyelesaian persoalan Papua.
Tantowi menilai upaya-upaya yang dibangun pemerintah sekarang ini dalam menjaga integritas Papua dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia masih parsial atau berdiri sendiri-sendiri dan tidak dalam bentuk roadmap.
Menurutnya DPR sangat menginginkan adanya peta jalan yang komprehensif dimana pemberian remisi, grasi dan abolisi kepada napol dan tapol di Papua itu menjadi bagian dari roadmap tersebut.
"Karena yang kami lihat bahwa apa yang dilakukan itu tidak terkoneksi satu sama lain bahwa tidak terkoordinasi.Kalau demikian, maka pendekatan baru yang diperkenalkan oleh presiden itu tidak akan membuahkan hasil sebagaimana yang kita inginkan bersama," kata Tantowi.
Tantowi Yahya mengatakan DPR sepakat bahwa pendekatan penyelesaian masalah Papua tidak bisa lagi dengan pendekatan keamanan sebagaimana yang dilakukan selama ini. Memang menurutnya harus ada pendekatan seperti kesejahteraan dan pembangunan.
Masyarakat di Papua, kata Tantowi, harus tetap menjadi bagian dari NKRI. Dia menyatakan dalam roadmap harus dituangkan secara menyeluruh tentang penyelesaian masalah di Papua termasuk soal dialog antara Jakarta-Papua maupun pembebasan tapol dan napol di daerah paling timur itu.
"Upaya-upaya untuk melepaskan diri itu kan semakin eskalitif tentu harus kita cari akar permasalahnnya itu apa. Ok adalah pendekatan kesejahteraan, pendekatan pembangunan itu kan harus diterjemahkan, salah satunya itu dalam bentuk program. Pemberian bebas masuk untuk wartawan masuk agar wartawan asing bisa melihat kondisi yang sesungguhnya yang ada di Papua sana. Itu kan perlu pengkajian," lanjutnya.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo mengatakan pemberian grasi tersebut merupakan upaya awal pemerintah dalam menyelesaikan konflik di Papua.
"Ini adalah langkah awal. Sesudah ini akan diupayakan pembebasan para tahanan lain. Ada 90 yang masih harus diproses," kata Presiden Jokowi.