Korea Utara akan mempertahankan program nuklirnya dan dapat mengkaji kebijakan atas Amerika Serikat secara menyeluruh jika Washington terus menekan Pyongyang mengenai hak asasi manusia, menurut pejabat senior Korea Utara, Senin (20/10).
Jang Il Hun, wakil duta besar Korea Utara untuk PBB di New York, mengatakan pada VOA bahwa negaranya telah mendeklarasikan diri sebagai negara bersenjatakan nuklir dalam konstitusinya dan mengadopsi kebijakan baru yang menyerukan perluasan senjata nuklir.
Dalam sebuah wawancara yang langka, ia menyatakan posisi-posisi negaranya dalam hal isu nuklir, hak asasi manusia dan tahanan Amerika.
"Jika Amerika terus menekan kami dalam isu HAM, kami tidak memiliki pilihan lain selain mengkaji ulang kebijakan kami terhadap Amerika," ujar Jang.
Ia tidak menjelaskan pengkajian kebijakan seperti apa yang akan dilakukan.
Korea Utara menyetujui kesepakatan nuklir yang menyatakan janjinya untuk menghilangkan program nuklir, namun terlihat berubah pikiran ketika mengadakan uji-uji coba nuklir. Baru-baru ini negara itu memberikan sinyal ketertarikan baru dalam melanjutkan pembicaraan nuklir yang terhenti.
Namun Jang ragu mengenai prospek melanjutkan pembicaraan tersebut.
"Saya tidak melihat ada poin dalam pembicaraan enam pihak dalam titik ini," ujarnya.
Ia menuduh Amerika Serikat mendalangi kecaman internasional atas catatan HAM negaranya untuk meluncurkan kampanye hitam terhadap sistem politik negara itu.
Saat ditanya apakah Korea Utara akan mengizinkan kunjungan penyelidik dari luar untuk menyelidiki situasi HAM di negara itu, Jung menjawab: "Itu harus dibahas asal masalahnya ditangani secara positif."