Dubes Palestina: Dunia Harus Ingat Palestina Belum Merdeka

Kalau dihitung sejak negara Israel berdiri pada 1948, penjajahan terhadap bangsa Palestina sudah berlangsung selama tujuh dasawarsa. Berbagai upaya untuk menyelesaikan konflik antara kedua pihak belum membuahkan hasil.

Terakhir kali, perundingan langsung antara Palestina dan Israel terjadi di Kota Annapolis, Amerika Serikat, pada 2007. Juga tidak membuahkan hasil. Sehabis itu, proses pembicaraan damai mandek sampai sekarang.

Dalam seminar memperingati Hari Solidaritas Internasional Palestina yang digelar di Universitas Indonesia, Kamis (29/11), Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair al-Shun mengakui peringatan semacam hari solidaritas buat Palestina memang diperlukan oleh bangsa Palestina.

Zuhair menambahkan Hari Solidaritas Internasional Palestina menjadi kesempatan bagi para pejabat Palestina untuk mengingatkan kepada masyarakat internasional bahwa Palestina belum merdeka dan berdaulat.

"Biasanya di peringatan Hari Solidaritas Palestina Internasional meerupakan sebuah kesempatan bagi kami untuk menyampaikan kepada masyarakat internasional memusatkan perhatian pada kenyataan yang ada bahwa masalah Palestina belum terselesaikan dan rakyat Palestina belum menerima hak-hak mereka, hak untuk menentukan nasib sendiri tanpa intervensi internasional dan hak untuk kemerdekaan dan kedaualatan, hak untuk kembali ke rumah masing-masing dan harta benda mereka sesuai resolusi PBB nomor 194," ungkapnya.

Seorang perempuan Muslim mengikuti aksi Solidaritas Palestina di Jakarta (foto: dok).

Menurut Zuhair, proses perundingan antara Palestina dan Israel kini sedang membeku bahkan berjalan di tempat. Dia menuding hal itu disebabkan karena Israel memang tidak menginginkan perdamaian. Israel dinilai terus melakukan penindasan dan kekejaman terhadap rakyat Palestina.

Meski begitu, Zuhair menegaskan rayat Palestina tidak akan pernah mau menyerah dalam perjuangan menghadapi penjajahan Israel.

Pada kesempatan itu, Zuhair berterima kasih kepada pemerintah dan rakyat Indonesia yang selalu mendukung perjuangan bangsa Palestina.

Dubes Palestina: Dunia Harus Ingat Palestina Belum Merdeka

Direktur Timur Tengah Kementerian Luar negeri Sunarko menjelaskan dukungan Indonesia terhadap perjuangan Palestina berasal dari semua elemen masyarakat. Sunarko menekankan Palestina menjadi fokus perhatian dan pusat kebijakan luar negeri Indonesia.

Karena itu, lanjut Sunarko, isu Palestina menjadi isu pokok dalam kebijakan luar negeri Indonesia di beragam forum regional dan internasional. Karena itulah, isu Palestina ini menjadi landasan untuk Indonesia memperkuat kerjasama dalam segala bidang dengan Palestina.

Lebih lanjut Sunarko mengatakan ada dua alasan kenapa masalah Palestina menjadi sangat penting bagi Indonesia.

"Ini (isu Palestina) penting bagi kita karena ini adalah amanat konstitusi, bagian integral dari mandat konstitusi Indonesia untuk mengahpus penjajahan dari atas dunia dan melaksanakan ketertiban dunia," ujar Sunarko.

Alasan kedua, lanjut Sunarko, adalah hubungan sejarah, di mana Indonesia memiliki hubungan historis yang panjang dengan negara-negara Timur Tengah, termasuk Palestina, sejak Indonesia belum merdeka. Dia mengatakan Palestina bersama negara-negara Arab lainnya memberikan dukungan kuat bagi kemerdekaan Indonesia.

Selain itu, kata Sunarko, sejak pelaksanaan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada 1955, hanya Palestina yang menjadi peserta konferensi tersebut yang belum menjadi negara merdeka dan berdaulat. Karena itulah, dia menegaskan Indonesia memiliki kewajiban dan tuntutan sejarah untuk selalu membantu bangsa Palestina dapat mencapai kemerdekaan dan kedaulatannya.

Menurut Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Hajriyanto Thohari menilai semangat rakyat Indonesia dalam mendukung Palestina belakangan ini mengendur. Buktinya, lanjut Harjriyanto , sudah jarang pawai atau demonstrasi ke jalan ketika ada perkembangan dramatis terjadi dalam konflik Palestina-Israel.

Hal ini, menurut Hajriyanto, dapat terjadi karena pemerintah mampu mengelola isu Palestina dan bisa mengekspresikannya, sehingga masyarakat merasa terwakili.

"Artinya ketika pemerintah ini bisa dan berhasil mengambil alih isu-isu yang sensitif berkenaan dengan bangsa Palestina dan kemudian mengekspresikannya dan mengartikulasikannya secara baik di pentas internasional, maka masyarakat Indonesia sudah merasa terwakili," tukas Hajriyanto.

Lebih lanjut Hajriyanto mengungkapkan sebagai negara terbesar di ASEAN, Indonesia harus bisa memimpin sikap negara-negara ASEAN terkait masalah Palestina.

Meski negara-negara Arab mulai bermesraan dengan Israel, Hajriyanto meminta Indonesia tetap kukuh menyokong perjuangan bangsa Palestina.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akhir bulan lalu mengunjungi Oman dan bertemu Sultan Qabus bin Said. Dalam hitungan hari, seorang menteri Israel melawat ke Uni Emirat Arab. Netanyahu juga berencana terbang ke Bahrain.

Direktur Said Aqil Siradj Institute Imdadun Rahmat mengatakan alasan moral dan kemanusiaan merupakan hal paling penting dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina. Karena ini penting untuk memperkuat posisi Palestina dalam perjuangan diplomatik buat mencapai kemerdekaannya.

Imdadun menegaskan Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa sudah menyatakan situasi kemanusiaan di Palestina adalah yang terburuk dan menjadi satu-satunya situasi terburuk setelah apartheid berakhir.

Karena itu, menurut Imdadun, buruk kondisi kemanusiaan rakyat Palestina mesti terus dikabarkan untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang diambil dalam forum-forum PBB dalam rangka meningkatkan posisi tawar Palestina.

Imdadun menjelaskan Israel tidak pernah memberikan respon positif terhadap rekomendasi disampaikan oleh Dewan HAM PBB mengenai buruknya pelanggaran hak asasi manusia terhadap rakyat Palestina.

"Rakyat Palestina berada di situasi politik yang tertindas. Mereka tidak bisa menyampaikan pendapat, tidak bisa berorganisasi, tidak bisa menulis secara bebas, dan tidak bisa berdemonstrasi karena semua hak sipil dan politik rakyat Palestina direspon dengan cara represif dan penggunaan alat kekuasaan yang berlebihan," kata Imdadun.

Imdadun mencontohkan bagaimana Israel menggunakan peluru tajam untuk membubarkan demonstrasi warga Palestina, atau melakukan penangkapan secara sewenang-wenang sehingga menimbulkan trauma berat. [fw/em]