Eropa Alokasikan $200 Juta Lebih untuk Militer Lebanon

  • Associated Press

Seorang pria memegang bendera Uni Eropa saat berjalan di luar gedung Komisi Eropa selama perayaan Hari Eropa di Brussels pada 4 Mei 2024. (Foto: AP)

Kepala Kebijakan Uni Eropa (UE) Josep Borrell mengatakan UE siap mengalokasikan $208 juta untuk membantu militer Lebanon, yang akan mengerahkan pasukan tambahan ke bagian selatan negara itu.

Kepala Kebijakan Uni Eropa (UE) Josep Borrell menyerukan tekanan lebih besar terhadap Israel dan Hizbullah untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata. Ia mengatakan bahwa kesepakatan itu “menunggu persetujuan akhir dari pemerintah Israel.”

Borrell pada Minggu (24/11) berbicara setelah bertemu Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri, sekutu Hizbullah yang telah menjadi penengah bagi kelompok itu.

Borrell mengatakan UE siap mengalokasikan $208 juta untuk membantu militer Lebanon, yang akan mengerahkan pasukan tambahan ke bagian selatan negara itu.

Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell berbicara dalam konferensi pers setelah bertemu dengan Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri di Beirut, Lebanon, 24 November 2024. (Foto: Reuters)

Kesepakatan yang muncul itu akan membuka jalan bagi penarikan kelompok militan Hizbullah dan pasukan Israel dari Lebanon selatan, sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengakhiri perang 2006.

Tentara Lebanon akan berpatroli di daerah itu, dengan kehadiran pasukan penjaga perdamaian PBB.

Militer Lebanon mencerminkan keberagamaan di negara itu dan dihormati sebagai institusi nasional, tetapi tidak memiliki kemampuan militer untuk memaksakan kehendaknya terhadap Hizbullah atau melawan invasi Israel.

Borrell juga menegaskan kembali dukungan UE untuk Mahkamah Pidana Internasional (ICC), yang pada Kamis lalu mengeluarkan surat perintah penangkapan PM Israel Benjamin Netanyahu, mantan menteri pertahanannya dan kepala militer Hamas, menuduh mereka melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam kaitan perang yang telah berlangsung 13 bulan di Gaza.

“Keputusan Mahkamah Pidana Internasional tidak bersifat politis. Keputusan itu sepenuhnya diambil sesuai dengan hukum internasional. Keputusan tersebut harus berlaku pada semua orang. Dan kami mendukung kuat Mahkamah,” kata Borrell. [uh/ab]