Pemerintah Filipina, Rabu (10/4), memberlakukan larangan sepenuhnya pengiriman tenaga kerjanya ke Libya karena pertempuran yang berlangsung antara milisi-milisi yang bersaingan dalam memperebutkan kontrol ibukota negara Afrika Utara itu.
Menteri Tenaga Kerja Silvestre Bello III mengatakan, larangan hingga batas waktu yang belum ditentukan ini berlaku bagi semua tenaga kerja baru yang akan dikirim ke Libya dan orang-orang Filipina yang berencana kembali ke Libya setelah menjalani cuti kerja. Ada lebih dari 2.600 warga Filipina bekerja di Libya, dan banyak di antara mereka adalah perawat, guru dan buruh industri minyak.
Pertempuran untuk menguasai ibukota telah mengancam Libya terjerumus dalam kekacauan yang lebih parah dan memicu perang saudara dalam skala besar. Banyak pengamat memperkirakan Libya bisa terperosok dalam kerusuhan seperti yang terjadi pada 2011, sewaktu pergolakan yang didukung NATO menimbulkan konflik hebat dan menewaskan diktator Moammar Gaddafi.
Larangan pengiriman tenaga kerja diberlakukan setelah Departemen Luar Negeri di Manila, Senin, menaikan tingkat ancaman di ibukota Libya ke angka 3, dan mendesak warga Filipina dan keluarga mereka di Tripoli dan wilayah-wilayah di sekitarnya untuk pergi meninggalkan kawasan itu untuk sementara waktu agar tidak terjebak dalam pertempuran.
Bello mengatakan, jika tingkat ancaman dinaikan ke angka 4, pemerintah akan harus memberlakukan evakuasi paksa terhadap warga Filipina di Libya. Kedubes Filipina di Tripoli mengatakan, dari 1.000 warga Filipina yang berada di kota itu, hanya 11 orang yang baru menyatakan minta bantuan untuk dipulangkan. [ab]