Fraksi Demokrat di DPR AS Keluarkan Perintah Panggilan untuk Pentagon

Duta Besar AS untuk Uni Eropa, Gordon Sondland, memberikan keterangan kepada media di kedutaan besar AS di Bucharest, Romania, 5 September 2019.

Tiga komite di DPR AS siap menginterogasi Gordon Sondland, duta besar AS untuk Uni Eropa, Selasa (8/10), untuk mengetahui lebih jauh mengenai interaksi antara Presiden Donald Trump dan para pejabat Ukraina.

Kesaksian Sondland yang dilakukan secara tertutup itu merupakan bagian dari penyelidikan pemakzulan yang sedang berlangsung di DPR, yang oleh Trump pada Senin lalu disebut sebagai “penipuan” yang dilakukan fraksi Demokrat yang tidak menginginkannya memenangkan masa jabatan kedua tahun depan.

Sondland menjadi sosok menonjol dalam penyelidikan itu karena upayanya untuk membuat Ukraina mau menyelidiki calon pesaing Trump dalam pemilihan presiden, mantan wakil presiden Joe Biden, dan putra Biden, Hunter.

Pengaduan dari seorang pelapor rahasia yang mendorong penyelidikan pemakzulan ini mengatakan beberapa hari setelah Trump berbicara melalui telepon dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy, Sondland dan utusan AS untuk Ukraina Kurt Volker bertemu dengan pemimpin dan tokoh-tokoh politik Ukraina lainnya.

Menurut pelapor, berdasarkan informasi mengenai pertemuan itu yang disampaikan para pejabat AS, “Duta besar Volker dan Sondland dilaporkan memberi advis kepada pemimpin Ukraina mengenai cara ‘menavigasi’ permintaan yang diajukan presiden terhadap Zelinskiy.”

Berbicara kepada wartawan hari Senin di Gedung Putih, Trump kembali mengulangi pembelaannya mengenai percakapan dengan Zelenskiy yang disebutnya “percakapan yang sempurna.” Ketika ditanya apakah ia cemas mengenai apa yang akan terkuak karena seorang pelapor kedua muncul, Trump menjawab, “Tidak sama sekali.”

Ia menyebut percakapan telepon itu berlangsung “menyenangkan” dan “tanpa tekanan.”

Komite Intelijen, Hubungan Luar Negeri dan Pengawasan di DPR AS telah memimpin penyelidikan bagi pemberian kesaksian dan perintah panggilan untuk meminta dokumen dari para anggota pemerintahan Trump serta pengacara pribadi presiden, Rudy Giuliani. [uh/lt]