Amerika Serikat tengah mengembangkan “sistem perjalanan internasional” yang baru di mana didalamnya termasuk upaya pemberlakuan contact tracing (pelacakan kontak). Sistem tersebut akan diberlakukan ketika Amerika mulai membuka kembali negaranya untuk para pendatang, demikian disampaikan oleh seorang pejabat senior Gedung Putih, pada Rabu (15/9).
Jeff Zients, yang merupakan koordinator dari Gedung Putih untuk urusan COVID-19, mengatakan kepada Dewan Penasihat Perjalanan dan Turisme AS bahwa pemerintah tidak akan segera menghapus pembatasan perjalanan, mengingat situasi kasus COVID-19 yang ditimbulkan oleh varian Delta di Amerika dan seluruh dunia.
BACA JUGA: Kepala Negara Uni Eropa Bahas Tantangan Terkait Virus dan VaksinasiReuters pertama melaporkan pada awal Agustus bahwa Gedung Putih sedang mengembangkan persyaratan masuk vaksin yang berlaku untuk hampir semua pengunjung asing. Sebelumnya Gedung Putih sudah memberi konfirmasi, pihaknya sedang mempertimbangkan untuk mensyaratkan vaksinasi bagi pengunjung asing.
“Rakyat Amerika harus bisa mempercayai sistem perjalanan internasional yang baru itu lebih aman walaupun nantinya kita akan mengijinkan lebih banyak orang masuk (ke Amerika),” kata Zients. Ia mengingatkan bahwa aturan baru tersebut nantinya akan menggantikan aturan perjalanan yang telah berlaku sebelumnya.
“Kami sedang mempertimbangkan persyaratan vaksinasi untuk semua warga asing yang melakukan perjalanan ke AS,” kata Zients.
Beberapa perwakilan dari pihak Industri di Amerika Serikat sempat mengungkapkan kekhawatirannya tentang kemungkinan bahwa pihak pemerintahan Presiden Joe Biden tidak akan membuka travel restriction (pembatasan perjalan) hingga 2022.
BACA JUGA: Biden Bahas Vaksinasi COVID-19 untuk Pekerja dengan Pemimpin BisnisKebijakan pembatasan perjalanan di AS pertama kali diberlakukan untuk China pada Januari 2020. Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk menghindari penyebaran COVID-19. Sejumlah negara telah dimasukan ke dalam daftar pembatasan perjalanan tersebut, termasuk India yang baru saja dimasukan ke dalam daftar pada bulan Mei lalu.
Pemerintah sendiri mengatakan bahwa mereka ingin menghapus kebijakan pembatasan perjalanan tersebut "sesegera mungkin". (jm/mg/rs)