Pertumbuhan pariwisata dan bisnis di Burma membawa masalah karena kurangnya kapasitas SDM dan infrastruktur di negara tersebut.
Pariwisata adalah indikator terbaru dari perubahan di Burma, dengan kedatangan turis dan bisnis meningkat lebih dari 30 persen. Dalam tujuh bulan pertama tahun ini, ada 300.000 kedatangan, hampir sama dengan jumlah total sepanjang 2011.
Pengunjung dari Thailand mencapai jumlah terbesar kelompok dari Asia, diikuti oleh Jepang, Tiongkok dan Korea Selatan. Jumlah warga Eropa mencapai seperempat dari seluruh pengunjung ke Burma.
Pada 2014, ketika Burma berencana mengadakan pertemuan tahunan ASEAN, kedatangan pengunjung diperkirakan mencapai hampir satu juta.
Saat ini ada 25.000 kamar hotel di seluruh Burma, yang memiliki nama resmi Myanmar, dengan 8.000 kamar di ibukota komersial Rangoon, atau Yangon.
Namun pertumbuhan yang pesat tersebut telah menyebabkan kemacetan bagi operator-operator tur wisata dan meningkatkan persaingan memperebutkan kamar hotel antara turis dan mereka yang melakukan perjalanan bisnis.
Luzi Matzig, veteran industri travel dan direktur eksekutif biro perjalanan Asian Trails di Bangkok, mengatakan bahwa perkembangan pariwisata yang pesat di Burma tidak pernah ada sebelumnya.
“Kita tidak pernah menghadapi suatu negara yang mengalami pertumbuhan pesat seperti itu, sangat eksplosif,” ujar Matzig.
“Tidak pernah terjadi. Masalah kita sekarang adalah jumlah penumpang. Kita tidak dapat tumbuh karena tidak ada kapasitas yang cukup untuk kamar hotel atau transportasi.”
Matzig mengatakan bahwa ada keluhan dari operator tur mengenai kenaikan harga kamar hotel dan sulitnya mendapatkan kontrak untuk mengamankan sejumlah kamar hotel jauh-jauh hari.
Melonggarnya sanksi ekonomi yang sudah terjadi sekian lama terhadap Burma, akibat meningkatnya catatan hak asasi manusia, telah membawa gelombang pengunjung dalam perjalanan bisnis, ujarnya. Beberapa perusahaan memblok kamar-kamar yang biasanya didiami para turis.
Wakil Menteri Perhotelan dan Pariwisata Burma, Htay Aung, mengatakan meski perkembangan yang ada disambut dengan tangan terbuka, hal itu telah menciptakan tantangan-tantangan baru, terutama kebutuhan untuk meningkatkan sumber daya manusia dan infrastruktur.
“Kami perlu meningkatkan standar, standar-standar pelayanan, yang sangat penting,” ujar Aung.
“Kedua, transportasi domestik, dan peningkatan hotel-hotel yang ada. Kami harus meningkatkan situs-situs wisata yang ada, sekaligus membuka situs-situs wisata baru.”
Burma saat ini berencana membangun bandar udara internasional baru yang dekat Rangoon, sekaligus menambah jumlah kamar hotel di kota tersebut dengan mengkonversi apartemen menjadi hotel, yang akan menambah 500 kamar tahun ini.
Bank Pembangunan Asia (ADB) sedang menyiapkan master plan pariwisata untuk Burma. Perusahaan penerbangan regional juga sedang menyiapkan layanannya.
Ekonom ADB, Alfredo Perdiguero, mengatakan bahwa infrastruktur dan pengembangan manusia merupakan hambatan utama dalam ekonomi negara tersebut.
“Dalam hal transport, masih ada banyak kendala dalam hal pelabuhan dan antar perbatasan,” ujar Perdiguero. “Jika Anda melihat kapasitas yang ada, diperlukan penambahan pegawai. Kapasitas-kapasitas tertentu tersedia, namun karena bertambah buruknya pelatihan keterampilan dan sistem universitas di Myanmar dalam 20-30 tahun terakhir, mereka tidak memilikinya.”
Pemerintah mengatakan bahwa kebijakan pariwisata bertujuan membantu mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan perempuan, dengan pertumbuhan kedatangan pengunjung yang stabil, untuk memberi manfaat bagi komunitas lokal dan pembangunan jangka panjang di Burma.
Pengunjung dari Thailand mencapai jumlah terbesar kelompok dari Asia, diikuti oleh Jepang, Tiongkok dan Korea Selatan. Jumlah warga Eropa mencapai seperempat dari seluruh pengunjung ke Burma.
Pada 2014, ketika Burma berencana mengadakan pertemuan tahunan ASEAN, kedatangan pengunjung diperkirakan mencapai hampir satu juta.
Saat ini ada 25.000 kamar hotel di seluruh Burma, yang memiliki nama resmi Myanmar, dengan 8.000 kamar di ibukota komersial Rangoon, atau Yangon.
Namun pertumbuhan yang pesat tersebut telah menyebabkan kemacetan bagi operator-operator tur wisata dan meningkatkan persaingan memperebutkan kamar hotel antara turis dan mereka yang melakukan perjalanan bisnis.
Luzi Matzig, veteran industri travel dan direktur eksekutif biro perjalanan Asian Trails di Bangkok, mengatakan bahwa perkembangan pariwisata yang pesat di Burma tidak pernah ada sebelumnya.
“Kita tidak pernah menghadapi suatu negara yang mengalami pertumbuhan pesat seperti itu, sangat eksplosif,” ujar Matzig.
“Tidak pernah terjadi. Masalah kita sekarang adalah jumlah penumpang. Kita tidak dapat tumbuh karena tidak ada kapasitas yang cukup untuk kamar hotel atau transportasi.”
Matzig mengatakan bahwa ada keluhan dari operator tur mengenai kenaikan harga kamar hotel dan sulitnya mendapatkan kontrak untuk mengamankan sejumlah kamar hotel jauh-jauh hari.
Melonggarnya sanksi ekonomi yang sudah terjadi sekian lama terhadap Burma, akibat meningkatnya catatan hak asasi manusia, telah membawa gelombang pengunjung dalam perjalanan bisnis, ujarnya. Beberapa perusahaan memblok kamar-kamar yang biasanya didiami para turis.
Wakil Menteri Perhotelan dan Pariwisata Burma, Htay Aung, mengatakan meski perkembangan yang ada disambut dengan tangan terbuka, hal itu telah menciptakan tantangan-tantangan baru, terutama kebutuhan untuk meningkatkan sumber daya manusia dan infrastruktur.
“Kami perlu meningkatkan standar, standar-standar pelayanan, yang sangat penting,” ujar Aung.
“Kedua, transportasi domestik, dan peningkatan hotel-hotel yang ada. Kami harus meningkatkan situs-situs wisata yang ada, sekaligus membuka situs-situs wisata baru.”
Burma saat ini berencana membangun bandar udara internasional baru yang dekat Rangoon, sekaligus menambah jumlah kamar hotel di kota tersebut dengan mengkonversi apartemen menjadi hotel, yang akan menambah 500 kamar tahun ini.
Bank Pembangunan Asia (ADB) sedang menyiapkan master plan pariwisata untuk Burma. Perusahaan penerbangan regional juga sedang menyiapkan layanannya.
Ekonom ADB, Alfredo Perdiguero, mengatakan bahwa infrastruktur dan pengembangan manusia merupakan hambatan utama dalam ekonomi negara tersebut.
“Dalam hal transport, masih ada banyak kendala dalam hal pelabuhan dan antar perbatasan,” ujar Perdiguero. “Jika Anda melihat kapasitas yang ada, diperlukan penambahan pegawai. Kapasitas-kapasitas tertentu tersedia, namun karena bertambah buruknya pelatihan keterampilan dan sistem universitas di Myanmar dalam 20-30 tahun terakhir, mereka tidak memilikinya.”
Pemerintah mengatakan bahwa kebijakan pariwisata bertujuan membantu mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan perempuan, dengan pertumbuhan kedatangan pengunjung yang stabil, untuk memberi manfaat bagi komunitas lokal dan pembangunan jangka panjang di Burma.