Taliban mengajukan persyaratan yang tidak dapat diterima untuk menghadiri pertemuan mengenai Afghanistan yang disponsori PBB, kata Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres hari Senin (19/2).
Tuntutan Taliban mencakup tidak dilibatkannya anggota masyarakat sipil Afghanistan dalam perundingan di Doha, Qatar, dan perlakuan yang setara dengan pengakuan resmi terhadap Taliban sebagai penguasa sah Afghanistan, kata Guterres pada akhir pertemuan dua hari di Qatar.
Taliban merebut kekuasaan pada tahun 2021, ketika pasukan AS dan NATO ditarik mundur setelah perang selama dua dekade di negara Timur Tengah itu. Belum ada satu pun negara yang mengakui kelompok tersebut sebagai pemerintah Afghanistan. PBB juga mengatakan bahwa pengakuan hampir mustahil diberikan selama Taliban melarang perempuan melanjutkan pendidikan dan bekerja.
BACA JUGA: Negara-negara di Kawasan Semakin Terjalin Dekat dengan TalibanPertemuan dua hari di Doha mempertemukan negara-negara anggota dan para utusan khusus. Taliban sendiri tidak hadir karena tuntutan mereka tidak dipenuhi.
“Saya menerima surat (dari Taliban) dengan serangkaian persyaratan yang tidak dapat diterima untuk menghadiri pertemuan ini,” kata Guterres kepada wartawan di Doha.
“Persyaratan ini, pertama-tama, menghalangi hak kami untuk berbicara dengan perwakilan masyarakat Afghanistan lainnya dan menuntut perlakuan yang menurut saya sebagian besarnya serupa dengan bentuk pengakuan,” tambahnya.
Pejabat Afghanistan tidak dapat dihubungi untuk dimintai tanggapan.
Pertentangan terbesar antara komunitas internasional dengan Taliban adalah larangan yang diberlakukan terhadap perempuan dan anak perempuan. Taliban bersikeras bahwa larangan tersebut adalah masalah dalam negeri dan mereka menolak kritik yang dianggap sebagai bentuk campur tangan asing. Akan tetapi, Guterres mengatakan, para peserta pertemuan setuju bahwa pencabutan larangan Taliban tersebut penting untuk dilakukan.
BACA JUGA: Presiden China Terima Duta Besar AfghanistanPertentangan lainnya adalah soal penunjukan utusan khusus PBB, yang ditentang Taliban.
Guterres mengatakan perlu ada “konsultasi yang jelas” dengan Taliban untuk mengklarifikasi peran utusan khusus yang dimaksud dan siapa yang akan ditunjuk dalam peran itu agar “membuatnya menarik” dari sudut pandang Taliban.
Ia mengatakan, Taliban berkepentingan untuk terlibat dalam konsultasi tersebut. [rd/jm]