Pemerintah Haiti menyatakan pada Minggu (28/1), pihaknya masih berharap untuk mendapatkan "hasil yang cepat dan positif," setelah pengadilan Kenya memutuskan menentang rencana Nairobi untuk mengerahkan petugas polisi dalam rangka mendukung pasukan keamanan negara kepulauan yang bermasalah itu.
Keputusan pengadilan pada Jumat itu menimbulkan keraguan terhadap masa depan pasukan multinasional yang didukung PBB, yang telah lama diupayakan oleh pemerintah Haiti. Pihak pemerintah Haiti telah meminta bantuan internasional untuk menghadapi krisis keamanan yang semakin meningkat.
Pemerintah Kenya sebelumnya mengatakan pihaknya siap menyediakan hingga 1.000 personel, sebuah tawaran yang disambut baik oleh Amerika Serikat dan negara-negara lain yang tidak menempatkan pasukan mereka sendiri di Haiti.
Pemerintah Haiti mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Minggu, bahwa mereka "mengikuti perkembangan di Kenya dan mengharapkan hasil yang cepat dan positif."
Mereka menambahkan bahwa pemerintah Haiti ingin "mengucapkan terima kasih kepada banyak negara yang telah menawarkan berbagai jenis bantuan untuk memulihkan ketertiban dan keamanan sesegera mungkin."
BACA JUGA: Pejabat PBB Desakkan Misi Keamanan ke HaitiPemerintah Kenya telah berjanji untuk menentang keputusan pengadilan tinggi tersebut.
Presiden Kenya, William Ruto menggambarkan upaya negaranya sebagai "misi kemanusiaan," sejalan dengan rekam jejak panjang negara itu berkontribusi pada misi penjaga perdamaian di luar negeri.
Haiti, negara termiskin di belahan bumi barat, telah mengalami kekacauan selama bertahun-tahun, ketika geng-geng bersenjata mengambil alih tersebut dan melakukan kekerasan brutal, sehingga menyebabkan perekonomian dan sistem kesehatan masyarakat terpuruk.
Pembunuhan Presiden Jovenel Moise pada 2021 membuat negara ini semakin kacau. Tidak ada pemilu yang diadakan sejak tahun 2016 dan kursi kepresidenan masih kosong.
Misi multinasional tersebut, yang awalnya disetujui untuk jangka waktu satu tahun, telah merencanakan bagaimana polisi Kenya akan melakukan serangan bersama rekan-rekan mereka di Haiti, yang kalah dalam jumlah dan persenjataan dibandingkan anggota geng.
Dewan Keamanan PBB menyetujui misi tersebut pada awal Oktober.
Dalam pernyataannya, Haiti mendesak warganya "untuk tetap tenang, mendukung pasukan keamanan, dan tidak membiarkan diri mereka terintimidasi oleh kampanye disinformasi dan ancaman kekerasan." [ns/rs]