Hakim AS Tolak Program Legalisasi Biden untuk Pasangan Imigran

Rombongan migran di Saltillito, Meksiko, melanjutkan perjalan mereka menuju perbatasan AS-Meksiko pada 7 November 2024. (Foto: Reuters/Daniel Becerril)

Seorang hakim AS di Texas pada Kamis (7/11) memutuskan menolak program Presiden Joe Biden yang menawarkan jalan menjadi warga negara bagi pasangan imigran tertentu dari warga negara AS. Keputusan itu merupakan pukulan yang dapat membuat program tersebut diblokir selama bulan-bulan terakhir Biden menjabat.

Hakim Distrik J. Campbell Barker mendapati bahwa program tersebut melampaui kewenangan eksekutif Biden. Program itu menawarkan jalan menjadi warga negara kepada sekitar 500.000 imigran yang memasuki AS secara ilegal jika mereka menikah dengan warga negara AS.

Prakarsa itu, yang dikenal sebagai Keeping Families Together (Menjaga Keluarga Tetap Bersama), diluncurkan pada Agustus lalu tetapi diblokir beberapa hari kemudian oleh Barker, yang membiarkan program itu dibekukan sementara ia mempertimbangkan tantangan hukum yang diajukan Texas dan koalisi negara bagian AS yang memiliki jaksa agung dari partai Republik.

BACA JUGA: Rombongan Migran di Selatan Meksiko Bertolak Menuju AS

Biden, yang merupakan anggota Partai Demokrat, mengumumkan program itu pada Juni lalu sebelum mengundurkan diri dari pemilihan presiden dan membuka jalan bagi Wakil Presiden Kamala Harris untuk menghadapi kandidat partai Republik Donald Trump, yang bersikap keras mengenai imigran.

Trump mengalahkan Harris dalam pemilu pada Selasa (5/11) dan diperkirakan akan meluncurkan tindakan keras yang luas dalam masalah imigrasi yang kemungkinan besar akan mencakup pencabutan prakarsa Biden bagi pasangan imigran itu. Tim kampanye Trump menyebut prakarsa itu sebagai “amnesti massal” yang akan mendorong imigrasi ilegal.

Warga Amerika memandang imigrasi sebagai isu yang paling mendesak untuk ditangani Trump ketika ia mulai menjabat pada bulan Januari. Sebagian besar warga meyakini bahwa Trump akan memerintahkan deportasi besar-besaran terhadap orang-orang yang tinggal secara ilegal di AS, demikian temuan jajak pendapat Reuters/Ipsos yang ditutup pada Kamis.

Pemerintahan Biden dapat mengajukan banding atas putusan tersebut. Gedung Putih tidak segera menanggapi permintaan komentar. [uh/ns]